#TKD

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, keberadaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), yang diterima pemerintah kota setiap tahun mendukung berbagai program ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp56 miliar untuk gaji 3.070 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di kota ...

Memasuki tahun anggaran 2026, ruang fiskal daerah menyempit. Kebijakan pemangkasan transfer pusat mengubah peta kemampuan pembiayaan pemerintahan lokal. Di atas meja anggaran, angka-angka tampak ...

Desentralisasi fiskal memberi harapan besar bahwa daerah dapat mengelola pembangunan secara mandiri. Namun, ketika dana transfer dari pusat menyusut, harapan itu berhadapan dengan kenyataan yang ...

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, mengukuhkan Hj. Badrah Ekawati sebagai Ketua dan Pelantikan Pengurus DPD Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Nusantara Jaya Kota Bima periode 2025–2030 di ...

Pemerintah Kota Bima meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatasi kekurangan fiskal daerah pasca-kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Wali ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DPRD dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dengan berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dilakukan penyesuaian terhadap struktur belanja melalui ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan salah satu strategi yang dilakukan sebagai dampak pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 yakni dengan ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya diferensiasi dalam pengembangan ekonomi kreatif sebagai pengungkit kemajuan sektor pariwisata nasional. ...