Dompu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna membahas optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2026 di tengah adanya kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Senin (3/11).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat terbatas gedung DPRD Dompu itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Muttakun, Wakil Ketua, Ismul Rahmadin, didampingi Ketua Komisi I, Syirajuddin, Ketua Komisi II, H. Mulyadi Jaya, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Ketua DPRD Dompu, Muttakun, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini difokuskan pada upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah itu dinilai penting sebagai respon terhadap berkurangnya porsi dana transfer dari pusat pada tahun 2026 mendatang.
"Dengan adanya penurunan TKD, maka beban fiskal daerah otomatis meningkat. Karena itu, kami ingin memastikan sektor pajak dan retribusi daerah dapat digerakkan secara optimal agar target pendapatan daerah tercapai," katanya.
Politisi Partai NasDem tersebut menekankan, pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, disertai pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran serta optimalisasi aset-aset daerah yang belum produktif.
"Kami mendesak agar aset-aset yang berada di lokasi strategis seperti Jalan Soekarno dan Jalan Gajah Mada segera dimanfaatkan secara komersial. Sudah saatnya aset itu memberikan kontribusi signifikan bagi PAD, misalnya melalui sistem sewa yang terukur, minimal Rp100 juta per lokasi," ujarnya.
Selain untuk memastikan kesiapan fiskal daerah, pembahasan juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja, terutama terkait dengan rencana penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPD) sebagai langkah pengendalian anggaran.
"Kami ingin memastikan potensi pendapatan daerah benar-benar digali secara maksimal. Prinsipnya, penghematan dan peningkatan pendapatan harus berjalan seimbang agar pelayanan publik tetap optimal," tegas Muttakun.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang semakin menantang akibat pemangkasan Dana Transfer menuntut setiap OPD penghasil untuk bekerja lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
Pantauan ANTARA, rapat tersebut digelar secara marathon dimulai sejak pukul 10.00-15.00 Wita. Masing-masing OPD diberi kesempatan untuk memaparkan capaian, target dan potensi retribusi yang akan digali untuk meningkatkan PAD.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dompu, Farid Ansyari dan jajarannya diberi kesempatan pertama. Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, H. Armansyah, Kadis Kelautan dan Perikanan, Amiruddin, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muhammad Abduh, Kepala Dinas Perhubungan H. Fakhrurrazi, perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPKAD Kabupaten Dompu.
Dari sejumlah OPD yang dijadwalkan hadir, tiga tercatat tidak mengikuti agenda tersebut, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM.
