Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Hasbullah Muis Konco menyarankan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sesering mungkin melakukan "jemput bola" meminta program dari pemerintah pusat untuk dibawa ke daerah guna menyiasati pengalihan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026.
"Sepertinya ada perubahan strategi dari pusat dengan mengurangi TKD ke daerah. Kalau kita simak, pemerintah pusat ingin uang yang ditransfer ke APBD akan diganti dengan menyiapkan beberapa program," ujarnya di Mataram, Kamis.
Menurutnya, kebijakan pengalihan TKD ini menjadi peluang bagi daerah seperti NTB yang sangat membutuhkan fasilitas untuk mendukung kegiatan industrialisasi dan hilirisasi, baik komoditas hasil pertanian, kelautan maupun perikanan.
"Nah, hal ini harus ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB. Ini perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat supaya APBD kita tidak terbebani dengan pemotongan TKD ini," kata Konco sapaan akrabnya.
Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) II ( Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara) ini mencontohkan Pemprov NTB bisa mendorong pembangunan pabrik atau gudang di NTB.
Tujuannya, kata dia, untuk menghasilkan nilai tambah bagi produk asli NTB, seperti gudang atau pabrik garam, ikan, udang, rumput laut, jagung dan bawang.
"Termasuk pembangunan cold storage. Pemprov bisa mengajukan program ini ke pusat, sehingga rencana hilirisasi sektor kelautan itu kita bisa bangun," terangnya.
Menurut dia, dengan kehadiran cold storage berkapasitas besar, maka hasil tangkap ikan dan udang bisa disimpan di gudang penyimpanan. Sama halnya dengan hasil pertanian seperti bawang dan jagung.
"Artinya, ini melalui APBN karena dengan pengurangan TKD, otomatis pusat akan banyak menyiapkan program ke daerah. Tinggal nanti bagaimana gubernur dan timnya menjemput program ini agar sampai ke NTB. Komunikasi ke pusat harus lebih ditingkatkan," ujar Konco.
Baca juga: DPRD Lombok Tengah soroti arah dan prioritas anggaran 2026
Konco mengatakan upaya ini selaras dengan upaya untuk menggenjot tiga program prioritas seperti yang dijabarkan dalam RPJMD NTB 2025-2029, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, menciptakan ketahanan pangan serta pengembangan pariwisata menuju NTB mendunia.
"Tiga program strategis prioritas itu harus difokuskan dalam kegiatan 2026," ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintahan Iqbal-Dinda untuk serius mewujudkan program industrialisasi dan hilirisasi. Hal ini penting untuk menciptakan nilai tambah secara ekonomi, baik bagi masyarakat maupun pendapatan daerah.
Baca juga: DPRD minta Pemprov NTB tindaklanjuti catatan Kemendagri
"Minimal yang kita kirim ke luar daerah itu berupa bahan baku. Syukur-syukur bahan jadi, sehingga kita tidak lagi menjual bahan mentah dengan harga yang murah," katanya.
Berdasarkan surat resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pemprov NTB termasuk yang mengalami pengalihan TKD sekitar Rp1 triliun tahun 2026. Penurunan ini membuat alokasi TKD berkurang dari Rp3,4 triliun pada 2025 menjadi Rp2,4 triliun pada 2026. Dengan pemotongan itu akan berdampak terhadap penyusunan APBD murni 2026.
