Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026, khususnya terkait arah kebijakan umum APBD dan proyeksi pendapatan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi di Lombok Tengah, Selasa mengatakan, pembahasan ini berlangsung secara hati-hati, karena pada tahun 2026 mengalami efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 383 miliar dan berpotensi bertambah dari DBH-CHT, sehingga mencapai Rp 400 miliar lebih.
“Dampak efisiensi ini membutuhkan kehati-hatian dalam penyusunan APBD 2026, apalagi belanja pegawai kita sebesar Rp 1,3 triliun dan ini berpotensi naik ada PPPK penuh waktu dan paruh waktu,” katanya.
Baca juga: APBD 2026 Lombok Tengah diproyeksikan Rp2.429 triliun
Sehingga dalam pertemuan ini, kata dia, TAPD dan Banggar kembali memeriksa secara detail pos-pos mana saja yang terhempas dan dipertahankan. Loteng, kata dia, harus kembali mengencangkan ikat pinggang.
"Sebab, eksekutif dan legislatif berharap masih ada program-program yang bisa berjalan," katanya.
“Setidaknya (yang berjalan, red) adalah program-program prioritas, berapa pos anggaran untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang mesti diperhatikan,” katanya.
Baca juga: Pembahasan rancangan perubahan APBD 2025 Lombok Tengah tuntas
Ahmad menyebut, pada tahun 2026 dampak dari efisiensi anggaran ini perjalanan dinas dewan, bimbingan teknis, monev hingga rapat-rapat di hotel dipastikan terpangkas. Hanya menyisakan anggaran reses dewan sebanyak tiga kali dalam setahun masa sidang.
“Sekitar Rp 15 miliar anggaran di dewan untuk ini tidak ada, otomatis tahun dewan bekerja secara rutin di kantor saja,” ungkapnya.
Diakui, pemangkasan pada pos-pos di dewan ini sedikit tidak berpengaruh pada semangat kinerja anggota dewan. Tetapi bila bersama-sama berfikir demi kemajuan masyarakat Lombok Tengah dirasakan tidak ada masalah.
“Para dewan lebih sering ditemui di kantor,” katanya.
Baca juga: Semester I 2025, Serapan APBD Lombok Tengah tembus 48 persen
