#UMP 2025

Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisnadwipayana Payaman Simanjuntak menilai, skema pembagian beban antara pemerintah dan perusahaan dalam pemberian uang saku peserta magang berpotensi ...

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang lalai dalam menjaga higienitas dan keamanan menu program makan ...

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong peralihan hubungan industrial yang kolaboratif antara pekerja dan pemberi kerja, dengan menciptakan pola positive-sum game. "Peralihan ...

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai dukungan pemerintah daerah (pemda) penting dalam kebijakan pengupahan dan keberlanjutan dunia usaha. “Pentingnya dukungan ...

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) dan BACenter menilai Indonesia membutuhkan lompatan besar, alih-alih sekadar perbaikan bertahap demi menghadapi berbagai tantangan pertumbuhan ekonomi ...

Sebanyak 20 ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025, ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilaiformulasi penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 telah mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, mulai dari ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2026 naik 5,57 persen menjadi Rp3.019.015. Asisten II Setda Kota Mataram H Miftahurrahman di ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp70.930 atau setara 2,72 persenmenjadi Rp2,67 jutayang mulai berlaku per 1 Januari ...

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menilai penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain termasuk data angka ...