#WTP NTB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Partai Politik Tahun Anggaran 2019 di kabupaten/kota di provinsi itu, baik ...

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat membantu pemerintah daerah dalam menata aset-aset daerah yang selama ini ditemukan bermasalah. Ketua ...

DPD RI menilai Provinsi Nusa Tenggara Barat layak menjadi tempat percontohan bagi daerah lain di Indonesia untuk belajar memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam akuntabilitas ...

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mempercepat penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) seusai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Guna mewujudkan tata kelola ...

Badan Anggaran DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti belum cairnya dana bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat oleh Pemerintah Provinsi ini. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa ...

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran ...

Pemerintah Kota Mataram, NTB, meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kelima kalinya. Opini WTPituditerima Wakil Wali Kota Mataram ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk delapan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat menyatakan tiga laporan hasil pemeriksaan (LHP) partai politik dari 12 LHP parpol di Kabupaten Sumbawa Barat, yang sesuai kriteria. ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) regulasi pengelolaan keuangan daerah 2019 dalam rangka mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian ...