Mataram (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Partai Politik Tahun Anggaran 2019 di kabupaten/kota di provinsi itu, baik terbukti dengan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kepala BPK NTB Hery Purwanto di Mataram, Jumat (13/3) memberikan apresiasi atas kinerja laporan keuangan partai politik di daerah itu.
Ia berharap, prestasi itu semakin baik pada tahun-tahun yang akan datang.
"Secara kesesuaian, baik itu jumlah bantuan, penggunaan anggaran, nomor rekening dan proporsi kesesuaian prioritas anggaran sudah baik," ujarnya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTB atas LPJ Dana Partai Politik Tahun Anggaran 2019 dan Penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (unaudited) di NTB di Kantor BPK Perwakilan NTB.
Ia menyadari untuk memperoleh laporan keuangan yang bagus sebagai hal sulit.
Ia mengatakan tidak banyak daerah di Indonesia yang bisa seperti NTB di mana semua daerah sudah mendapat predikat WTP.
Menurut dia, komitmen dan tekad kepala daerah sebagai hal penting dalam mendukung kinerja keuangan laporan keuangan daerah yang baik.
Untuk itu, kata dia, komunikasi antara BPK dan pemerintah daerah serta dukungan semua dokumen dapat terus berjalan dengan baik dengan harapan predikat WTP dapat dipertahankan pada masa mendatang.
"Kami harap dukungan dokumen pada auditor di lapangan dapat berjalan dengan lancar," katanya.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberikan apresiasi atas prestasi LPJ Dana Partai Politik Tahun Anggaran 2019 di kabupaten/kota yang memperoleh predikat WTP dari BPK Perwakilan Provinsi NTB.
Hadir dalam kesempatan itu, bupati/wali kota se-NTB, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten kota se-NTB, Inspektur se-NTB, serta kepala BPKAD se-NTB.
Ia berharap, prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
"Semoga ini dapat terus dipertahankan dan ke depan akan semakin lebih baik dari saat ini," katanya.
