#WTP

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk sembilan kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 ...

Pemerintah Kota Mataram, meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2019, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Partai Politik Tahun Anggaran 2019 di kabupaten/kota di provinsi itu, baik ...

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Irvansyah Utoh Banja menegaskan bahwa status dana para peserta yang dikelola masih ...

Puluhan aktivis mahasiswa menyelenggarakan obrolan demokrasi sembari ngopi bersama Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, di Kedai Kopi sentral Jakarta, Sabtu (28/12/2019). Obrolan ...

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat membantu pemerintah daerah dalam menata aset-aset daerah yang selama ini ditemukan bermasalah. Ketua ...

DPD RI menilai Provinsi Nusa Tenggara Barat layak menjadi tempat percontohan bagi daerah lain di Indonesia untuk belajar memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam akuntabilitas ...

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mempercepat penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) seusai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Guna mewujudkan tata kelola ...

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota MataramMahmuddin Tura mengatakan, dana insentif daerah (DID) Kota Mataram tahun 2020, naik 100 persen dari Rp30 miliar ...

Ketua Umum Ormas Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Kris Budihardjo menyarankan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera membentuk tim penelusuran aset Kemenkumham yang ada di ...