Mataram, 5/11 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya memperbanyak anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kreatif dalam menerapkan program penanggulangan kemiskinan.
"SKPD yang kreatif atau banyak berbuat dalam penanggulangan kemiskinan, anggarannya diperbanyak agar upaya pengurangan angka kemiskinan benar-benar nyata," kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Badrul Munir, kepada wartawan di Mataram, Jumat.
Ia mengemukakan hal itu ketika wartawan mengonfirmasi hasil evaluasi kinerja para SKPD di jajaran Pemprov NTB sehubungan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah NTB yang masih mencapai 21,55 persen dari total penduduk, melalui empat klaster.
Keempat klaster itu yakni Klaster I yang mencakup kelompok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perlindungan dan bantuan sosial berbasis rumah tangga, Klaster II SKDP bidang pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok masyarakat, Klaster III SKPD bidang pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis unit usaha dan Klaster IV mencakup SKPD pendukung berbasis wilayah.
Menurut Badrul, tabulasi kinerja setiap SKPD masih berlangsung yang penekanannya pada kreatifitas setiap SKPD sesuai klaster yang ditetapkan.
"Obyek yang ditabulasi yakni program di masing-masing SKPD, terutama yang berorientasi pengentasan kemiskinan, dan hal itu ada kaitannya pengalokasikan anggaran. SKPD yang kreatif tentu akan dapat banyak anggaran, tidak bisa sama pengalokasian anggaran untuk semua SKPD," ujarnya.
Menurut Badrul, Pemerintah Provinsi NTB mewajibkan semua SKPD memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang terarah dan komprehensif.
Karena itu, berbagai program pembangunan di masing-masing SKPD Pemprov NTB tahun anggaran 2010 tengah dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan bidang investasi, agar diperoleh gambaran penanggulangan kemiskinan yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan.
Diyakini sepenuhnya bahwa tidak ada SKPD yang mampu mengentaskan kemiskinan secara sepihak, sehingga diperlukan keterpaduan dengan SKPD lainnya, termasuk dengan SKPD terkait di pemerintah kabupaten/kota.
"Ujung-ujungnya setiap program di berbagai SKPD harus ada dampak peningkatan kesejahteraan yang berarti ada pengentasan kemiskinan. Selain itu, harus terintegrasi jika ingin menghasilkan upaya nyata yang berarti dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.
Versi Biro Keuangan Setda NTB, bagian perencanaan Pemprov NTB mengusulkan kebutuhan anggaran tahun 2011 sebesar Rp1,5 triliun, dan dana sebesar Rp402 miliar diantaranya akan diperuntukkan bagi belanja pembangunan.
Pengalokasian belanja pembangunan sebesar Rp402 miliar itu jauh lebih banyak dari tahun anggaran sebelumnya yang hanya mencapai Rp177 miliar.
Kebutuhan anggaran itu telah dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2010 yang nantinya dirinci dalam Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS) dan terakomodasi dari rancangan APBD 2011, untuk dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.
Belanja pembangunan itu akan dikelola oleh SKPD di jajaran Pemprov NTB yang terdiri dari 16 dinas teknis, 14 Lembaga Teknis Daerah (LTD), sembilan biro, tiga asisten dan lima staf ahli.
Sementara data kemiskinan Versi BPS NTB, jumlah penduduk miskin di NTB hingga Maret 2010 tercatat sebanyak 1.000.352 orang atau 21,55 persen dari jumlah penduduk di provinsi itu yakni sebanyak 4,3 juta jiwa.
Mayoritas penduduk miskin di Provinsi NTB sebagaimana diungkapkan Kepala BPS NTB Soegarendra, menghuni kawasan perkotaan di sepuluh kabupaten/kota yakni tercatat sebanyak 552.617 jiwa dari total warga miskin sebanyak 1.009.352 jiwa.
Sementara sebanyak 456.735 jiwa penduduk miskin lainnya mendiami kawasan perdesaan di wilayah NTB.
BPS menyatakan bahwa NTB merupakan salah satu provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan pada triwulan pertama tahun 2010, yakni sebanyak 1,23 poin atau menurun dari 1.050.948 jiwa (22,78 persen) di tahun 2009 menjadi 1.009.352 jiwa (21.55 persen).
Jika dibandingkan dengan rata nasional penurunan angka kemiskinan yang mencapai 0.82 poin (dari 14,15 persen di tahun 2009 menjadi 13,33 persen di tahun 2010), maka NTB masih lebih baik dan berada pada urutan keenam penurunan tertinggi angka kemiskinan pada semester pertama 2010. (*)