Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengembangan prioritas pariwisata secara berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi itu meski di tengah pandemi COVID-19.
Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal mengakui, sektor pariwisata memiliki peran strategis karena dapat mendorong peningkatan pendapatan, membuka lapangan kerja, menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, dan seimbang serta inklusif.
"Program strategis pengembangan pariwisata NTB ini tertuang dalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB, membangun NTB Gemilang 2019-2023," ujarnya di Mataram, Selasa.
Menurut dia, program strategis pengembangan pariwisata NTB ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 2013-2028 yang menekankan pada empat aspek pembangunan kepariwisataan daerah. Yakni, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan organisasi kepariwisataan.
Faozal menyebutkan, ada enam model pengembangan pariwisata andalan dan strategis NTB itu, antara lain pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil (gili). Terdapat tujuh sasaran destinasi pengembangan yang meliputi kawasan tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) di Kabupaten Lombok Utara.
Kawasan Gili Sulat, Gili Petelu, Gili Maringkik di Lombok Timur. Kawasan Lembar yang terdiri dari Gita Nada (Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong). Kawasan Alas Utan Poto Tano (Kenawa, Paserang, Balu). Teluk Saleh, Moyo dan Tambora dan kawasan Wawo Rada Sape.
Selanjutnya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. pengembangan Rinjani Unesco Global Geopark. Pengembangan Tambora Geopark Nasional yang berlokasi di Pulau Sumbawa. Kemudian, pengembangan wisata halal kelas dunia, dan penanggulangan kemiskinan dengan pembentukan desa wisata di NTB.
"Pembentukan desa wisata ini sebuah konsep mengembangkan potensi alam, budaya, tradisi yang dimiliki masyarakat sehingga kedepan bisa mengembangkan daerah pariwisata," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djallilah memaparkan sejumlah strategi pemerintah dalam membangun pariwisata berkelanjutan di provinsi itu. Ada tiga strategi dan langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Pertama preparing, yaitu mengambil langkah taktis sejak dini. Kedua repositioning, reposisi menuju destinasi pariwisata berkelanjutan, dan ketiga engaging, menjadikan momen yang tepat untuk membangun 'kerinduan' akan berwisata.
"Kami bertekad pembagunan pariwisata di sini harus pariwisata yang berkelanjutan," ujar Rohmi.
Menurut Wagub, pandemi COVID-19 menyebabkan sektor pariwisata di NTB sangat terpukul. Banyak industri dan pelaku pariwisata yang terpaksa berhenti bekerja dan beroperasi. Namun kesempatan ini harus dapat dijadikan peluang untuk menata dan membangun kembali pariwisata yang berkelanjutan.
Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal mengakui, sektor pariwisata memiliki peran strategis karena dapat mendorong peningkatan pendapatan, membuka lapangan kerja, menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, dan seimbang serta inklusif.
"Program strategis pengembangan pariwisata NTB ini tertuang dalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB, membangun NTB Gemilang 2019-2023," ujarnya di Mataram, Selasa.
Menurut dia, program strategis pengembangan pariwisata NTB ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 2013-2028 yang menekankan pada empat aspek pembangunan kepariwisataan daerah. Yakni, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan organisasi kepariwisataan.
Faozal menyebutkan, ada enam model pengembangan pariwisata andalan dan strategis NTB itu, antara lain pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil (gili). Terdapat tujuh sasaran destinasi pengembangan yang meliputi kawasan tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) di Kabupaten Lombok Utara.
Kawasan Gili Sulat, Gili Petelu, Gili Maringkik di Lombok Timur. Kawasan Lembar yang terdiri dari Gita Nada (Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong). Kawasan Alas Utan Poto Tano (Kenawa, Paserang, Balu). Teluk Saleh, Moyo dan Tambora dan kawasan Wawo Rada Sape.
Selanjutnya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. pengembangan Rinjani Unesco Global Geopark. Pengembangan Tambora Geopark Nasional yang berlokasi di Pulau Sumbawa. Kemudian, pengembangan wisata halal kelas dunia, dan penanggulangan kemiskinan dengan pembentukan desa wisata di NTB.
"Pembentukan desa wisata ini sebuah konsep mengembangkan potensi alam, budaya, tradisi yang dimiliki masyarakat sehingga kedepan bisa mengembangkan daerah pariwisata," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djallilah memaparkan sejumlah strategi pemerintah dalam membangun pariwisata berkelanjutan di provinsi itu. Ada tiga strategi dan langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Pertama preparing, yaitu mengambil langkah taktis sejak dini. Kedua repositioning, reposisi menuju destinasi pariwisata berkelanjutan, dan ketiga engaging, menjadikan momen yang tepat untuk membangun 'kerinduan' akan berwisata.
"Kami bertekad pembagunan pariwisata di sini harus pariwisata yang berkelanjutan," ujar Rohmi.
Menurut Wagub, pandemi COVID-19 menyebabkan sektor pariwisata di NTB sangat terpukul. Banyak industri dan pelaku pariwisata yang terpaksa berhenti bekerja dan beroperasi. Namun kesempatan ini harus dapat dijadikan peluang untuk menata dan membangun kembali pariwisata yang berkelanjutan.