Mataram (ANTARA) - Kota Mataram diusulkan menjadi duta Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengikuti penilaian sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Award Tahun 2021 tingkat nasional.
Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Satria Utama di Mataram, Kamis, mengatakan, hasil evaluasi tim Pemerintah Provinsi NTB, Mataram berhasil lolos mengikuti penilaian STBM Award, kategori percepatan ODF (open defecation free) atau stop buang air besar sembarangan (BABS).
"Hanya saja Mataram berhasil lolos dengan syarat, yakni harus menyelesaikan beberapa lingkungan yang masih teridentifikasi melakukan BABS, sampai 31 Desember 2021," katanya
Pernyataan itu disampaikannya seusai mengikuti audiensi terkait deklarasi ODF sekaligus persiapan Kota Mataram mengikuti penilaian STBM Award 2021, yang berlangsung di ruang Kenari, Kantor Wali Kota Mataram.
Menurutnya, dari 50 kelurahan di Kota Mataram teridentifikasi 42 kelurahan sudah dinyatakan ODF, sementara delapan kelurahan lainnya masih ditemukan perilaku warga yang melakukan BABS.
Seperti di Kelurahan Sekerbela, Mataram, Karang Pule, Jempong Baru, Dasan Cermen, Punie, dan Kelurahan Pagesangan.
"Rata-rata, kelurahan yang teridentifikasi masih BABS ini berada di kawasan pinggir kali, sehingga membutuhkan intervensi secara masif baik untuk penyediaan fasilitas maupun edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi melakukan BABS," katanya.
Satria mengakui, jumlah kepala keluarga (KK) dalam setiap lingkungan pada delapan kelurahan yang belum ODF tersebut sebenarnya sangat kecil yakni sekitar 2-4 KK.
"Inilah yang menjadi tantangan kita, untuk melakukan percepatan ODF melalui pembangunan jamban keluarga sesuai standar sanitasi yakni dengan menggunakan septic tank dan resapan agar bisa dibersihkan 2-3 tahun sekali," katanya.
Hanya saja, lanjut Satria, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan jamban keluarga ini adalah keterbatasan lahan warga, sehingga diperlukan solusi dalam bentuk lain.
"Misalnya bagi warga yang tidak punya lahan, membangun septic tank akan dibangun secara komunal. Solusi ini segera kita bahas dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar akhir tahun ini Mataram berstatus 100 persen ODF," katanya.
Terkait kebutuhan anggaran, Satria mengatakan, pihaknya akan mengusulkan anggaran sekitar Rp600-700 juta untuk pembangunan jamban keluarga sebagai upaya percepatan menuntaskan ODF.
"Kebutuhan anggaran itu masih estimasi yang akan kita usulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPID) Kota Mataram," katanya.
Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Satria Utama di Mataram, Kamis, mengatakan, hasil evaluasi tim Pemerintah Provinsi NTB, Mataram berhasil lolos mengikuti penilaian STBM Award, kategori percepatan ODF (open defecation free) atau stop buang air besar sembarangan (BABS).
"Hanya saja Mataram berhasil lolos dengan syarat, yakni harus menyelesaikan beberapa lingkungan yang masih teridentifikasi melakukan BABS, sampai 31 Desember 2021," katanya
Pernyataan itu disampaikannya seusai mengikuti audiensi terkait deklarasi ODF sekaligus persiapan Kota Mataram mengikuti penilaian STBM Award 2021, yang berlangsung di ruang Kenari, Kantor Wali Kota Mataram.
Menurutnya, dari 50 kelurahan di Kota Mataram teridentifikasi 42 kelurahan sudah dinyatakan ODF, sementara delapan kelurahan lainnya masih ditemukan perilaku warga yang melakukan BABS.
Seperti di Kelurahan Sekerbela, Mataram, Karang Pule, Jempong Baru, Dasan Cermen, Punie, dan Kelurahan Pagesangan.
"Rata-rata, kelurahan yang teridentifikasi masih BABS ini berada di kawasan pinggir kali, sehingga membutuhkan intervensi secara masif baik untuk penyediaan fasilitas maupun edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi melakukan BABS," katanya.
Satria mengakui, jumlah kepala keluarga (KK) dalam setiap lingkungan pada delapan kelurahan yang belum ODF tersebut sebenarnya sangat kecil yakni sekitar 2-4 KK.
"Inilah yang menjadi tantangan kita, untuk melakukan percepatan ODF melalui pembangunan jamban keluarga sesuai standar sanitasi yakni dengan menggunakan septic tank dan resapan agar bisa dibersihkan 2-3 tahun sekali," katanya.
Hanya saja, lanjut Satria, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan jamban keluarga ini adalah keterbatasan lahan warga, sehingga diperlukan solusi dalam bentuk lain.
"Misalnya bagi warga yang tidak punya lahan, membangun septic tank akan dibangun secara komunal. Solusi ini segera kita bahas dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar akhir tahun ini Mataram berstatus 100 persen ODF," katanya.
Terkait kebutuhan anggaran, Satria mengatakan, pihaknya akan mengusulkan anggaran sekitar Rp600-700 juta untuk pembangunan jamban keluarga sebagai upaya percepatan menuntaskan ODF.
"Kebutuhan anggaran itu masih estimasi yang akan kita usulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPID) Kota Mataram," katanya.