Jakarta (ANTARA) - Hasil studi Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia menunjukkan bahwa porsi yang dialokasikan perbankan untuk UMKM lebih banyak dibandingkan untuk pendanaan kategori hijau “Dari segi komitmen keuangan berkelanjutan, temuan CPI Indonesia menunjukkan bahwa walaupun terus bertumbuh porsi yang dialokasikan sektor perbankan untuk pendanaan 11 kategori hijau tersebut hanya 27 persen sedangkan mayoritas 73 persen diberikan untuk kegiatan sosial UMKM,” kata Associate Director Climate Policy Initiative Tiza Mafira dalam media briefing di Jakarta, Jumat.
Hasil studi menyimpulkan bahwa perkebunan sawit berkelanjutan dengan sertifikasi ISPO/RSPO paling banyak mendapat pembiayaan yang diikuti oleh transportasi rendah karbon, energi terbarukan dan efisiensi energi serta pembangunan hijau.
“Diperlukan kontribusi yang lebih tinggi baik dari sektor perbankan dan dari sektor lembaga jasa keuangan lainnya untuk mendorong pendanaan hijau di Indonesia,” ucap Tiza.
Baca juga: UMKM Surabaya bersaing di Jakarta Fair
Baca juga: BPJSTK NTB edukasi seratus UMKM manfaat program Jamsostek
Senior Analyst Climate Policy Initiative Luthfyana Larasati menyampaikan hasil survei tersebut didapatkan CPI Indonesia setelah merampungkan studi terbaru mengenai Kepatuhan Laporan Berkelanjutan dan Komitmen Keuangan Berkelanjutan di Sektor Perbankan.
Sample penelitian adalah 13 bank nasional dan asing yang tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Seluruh sample tersebut mewakili lebih dari 60 persen pangsa pasar di Indonesia dan terdaftar pada Burse Efek Indonesia.
CPI mencatat pengungkapan 11 kegiatan berwawasan hijau berdasarkan POJK 51 mengapai 83 persen, namun pengungkapan terkait iklim (climate-related disclosure) masih 23 persen.
“Rekomendasi dari kami perlunya meningkatkan persyaratan pengungkapan POJK 51 untuk memenuhi best practice, contohnya rekomendasi yang diajukan oleh Task Force Climate-Related Financial Disclosure (TCFD Recommendation),” ujar Luthfyana.