PEMANTAU PARIWISATA PERTANYAKAN PROGRAM KERJA BPPD NTB
Minggu, 27 Mei 2012 8:59 WIB
Mataram, 27/5 (ANTARA) - Pemantau pariwisata regional atau "Regional Tourism Watch" mempertanyakan program kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat, yang dinilai belum banyak menyentuh permasalahan utama pengembangan pariwisata meskipun telah didanai Rp8,4 miliar.
"Tahun ini BPPD NTB didanai Rp8,4 miliar, namun hanya menjalankan even-even besar, sementara hal-hal kecil terlupakan seperti penyadaran masyarakat di daerah pariwisata demi terciptanya keamanan, kenyamanan bahkan kebersihannya yang masih jauh dari harapan," kata Andy Mardan, Koordinator Regional Tourisme Watch NTB, di Mataram, Minggu.
BPPD merupakan lembaga baru yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur NTB, sebagai pengganti Badan Promosi Pariwisata Lombok Sumbawa (BPPLS) atau yang lebih dikenal dengan Lombok Sumbawa Promo (LSP) yang dibubarkan karena kepengurusannya bermasalah.
Salah satu masalah yang mencuat yakni keterlibatan pejabat daerah dalam kepengurusan Badan Promosi Pariwisata NTB itu sehingga dianggap menyalahi aturan yang berlaku.
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang antara lain melarang pejabat daerah terlibat dalam kepengurusan badan promosi daerah itu.
Karena itu, dibentuk BPPD yang betugas membantu pemerintah daerah mempromosikan pariwisata NTB.
Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengalokasikan dana promosi pariwisata tahun anggaran 2010 sebesar Rp1,65 miliar yang pengelolaannya diserahkan kepada BPPD.
Dana promosi pariwisata yang bersumber dari APBD 2010 itu, dialokasikan dalam dua tahapan masing-masing Rp250 juta dari APBD murni dan Rp1,4 miliar dari APBD perubahan.
Dukungan anggaran untuk BPPD NTB di 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp5 miliar seiring dengan peningkatan anggaran program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012 untuk promosi pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Provinsi NTB.
Tahun ini, dialokasikan sebesar Rp8,4 miliar yang juga bersumber dari APBD NTB, dengan harapan pengembangan sektor pariwisata akan semakin baik dan target VLS 2012 yakni satu juta wisatawan dapat tercapai.
Andy mengatakan, ketika BPPD NTB makin dipercaya untuk mengembangkan sektor pariwisata terutama dari aspek promosi, dengan dukungan dana Rp8,4 miliar, maka harapan masyarakat NTB akan kemajuan sektor pariwisata melambung tinggi.
"Tentu dengan dana sebesar itu, maka diharapkan ada kemajuan yang signifikan dan sektor pariwisata memberikan kontribusi yang semakin baik," ujarnya.
Namun, pada kenyataannya BPPD NTB lebih banyak menggelar even-even besar yang terkesan menghabiskan anggaran pemerintah daerah, karena dalam pengembangan pariwisata juga harus menyentuh apa yang dikehendaki masyarakat pelaku pariwisata.
Even besar itu antara lain perjalanan ke sejumlah negara untuk promosikan pariwisata yang dilakukan pengurus BPPD NTB, sementara hal-hal kecil terlupakan seperti upaya penyadaran masyarakat di daerah pariwisata demi terciptanya keamanan, kenyamanan bahkan kebersihannya yang masih jauh dari harapan.
Selain itu, transparansi pengelolaan APBD untuk pengembangan pariwisata NTB juga belum terealiasi sebagaimana mestinya sehingga mengundang reaksi publik untuk mempertanyakannya.
"Sebesar apapun anggaran yang diberikan harus ada transparansi pengelolaannya sebagai pertanggungjawabannya kepada publik agar tidak menjadi multitafsir dari apa yang kita lihat dalam pelaksanaan dan jumlah anggaran yang diberikan," ujarnya.
Andy dan rekan-rekannya di "Regional Tourism Watch" NTB juga menyoroti pelaksanaan even-even pariwisata yang dilakukan BPPD yang ternyata belum berimbang antar Lombok dan Sumbawa. Padahal, VLS mencakup wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa.
Persoalan lainnya yang disoroti yakni infrastruktur di kawasan pariwisata yang terbangun tanpa koordinasi yang sinergi sehingga terkesan amburadul.
"Jadinya pengembangan pariwisata NTB ini seolah-olah pohon buah-buahan yang dinikmati hanya buahnya saja, tanpa memperhatikan tanah dan akar demi kesuburan pohon dan menghasilkan buah yang memuaskan," ujar Andy.(*)
"Tahun ini BPPD NTB didanai Rp8,4 miliar, namun hanya menjalankan even-even besar, sementara hal-hal kecil terlupakan seperti penyadaran masyarakat di daerah pariwisata demi terciptanya keamanan, kenyamanan bahkan kebersihannya yang masih jauh dari harapan," kata Andy Mardan, Koordinator Regional Tourisme Watch NTB, di Mataram, Minggu.
BPPD merupakan lembaga baru yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur NTB, sebagai pengganti Badan Promosi Pariwisata Lombok Sumbawa (BPPLS) atau yang lebih dikenal dengan Lombok Sumbawa Promo (LSP) yang dibubarkan karena kepengurusannya bermasalah.
Salah satu masalah yang mencuat yakni keterlibatan pejabat daerah dalam kepengurusan Badan Promosi Pariwisata NTB itu sehingga dianggap menyalahi aturan yang berlaku.
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang antara lain melarang pejabat daerah terlibat dalam kepengurusan badan promosi daerah itu.
Karena itu, dibentuk BPPD yang betugas membantu pemerintah daerah mempromosikan pariwisata NTB.
Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengalokasikan dana promosi pariwisata tahun anggaran 2010 sebesar Rp1,65 miliar yang pengelolaannya diserahkan kepada BPPD.
Dana promosi pariwisata yang bersumber dari APBD 2010 itu, dialokasikan dalam dua tahapan masing-masing Rp250 juta dari APBD murni dan Rp1,4 miliar dari APBD perubahan.
Dukungan anggaran untuk BPPD NTB di 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp5 miliar seiring dengan peningkatan anggaran program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012 untuk promosi pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Provinsi NTB.
Tahun ini, dialokasikan sebesar Rp8,4 miliar yang juga bersumber dari APBD NTB, dengan harapan pengembangan sektor pariwisata akan semakin baik dan target VLS 2012 yakni satu juta wisatawan dapat tercapai.
Andy mengatakan, ketika BPPD NTB makin dipercaya untuk mengembangkan sektor pariwisata terutama dari aspek promosi, dengan dukungan dana Rp8,4 miliar, maka harapan masyarakat NTB akan kemajuan sektor pariwisata melambung tinggi.
"Tentu dengan dana sebesar itu, maka diharapkan ada kemajuan yang signifikan dan sektor pariwisata memberikan kontribusi yang semakin baik," ujarnya.
Namun, pada kenyataannya BPPD NTB lebih banyak menggelar even-even besar yang terkesan menghabiskan anggaran pemerintah daerah, karena dalam pengembangan pariwisata juga harus menyentuh apa yang dikehendaki masyarakat pelaku pariwisata.
Even besar itu antara lain perjalanan ke sejumlah negara untuk promosikan pariwisata yang dilakukan pengurus BPPD NTB, sementara hal-hal kecil terlupakan seperti upaya penyadaran masyarakat di daerah pariwisata demi terciptanya keamanan, kenyamanan bahkan kebersihannya yang masih jauh dari harapan.
Selain itu, transparansi pengelolaan APBD untuk pengembangan pariwisata NTB juga belum terealiasi sebagaimana mestinya sehingga mengundang reaksi publik untuk mempertanyakannya.
"Sebesar apapun anggaran yang diberikan harus ada transparansi pengelolaannya sebagai pertanggungjawabannya kepada publik agar tidak menjadi multitafsir dari apa yang kita lihat dalam pelaksanaan dan jumlah anggaran yang diberikan," ujarnya.
Andy dan rekan-rekannya di "Regional Tourism Watch" NTB juga menyoroti pelaksanaan even-even pariwisata yang dilakukan BPPD yang ternyata belum berimbang antar Lombok dan Sumbawa. Padahal, VLS mencakup wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa.
Persoalan lainnya yang disoroti yakni infrastruktur di kawasan pariwisata yang terbangun tanpa koordinasi yang sinergi sehingga terkesan amburadul.
"Jadinya pengembangan pariwisata NTB ini seolah-olah pohon buah-buahan yang dinikmati hanya buahnya saja, tanpa memperhatikan tanah dan akar demi kesuburan pohon dan menghasilkan buah yang memuaskan," ujar Andy.(*)
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026