Mataram (Antara Mataram) - Tim pengkaji dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tengah mengkaji kebijakan strategis yang jajaran pemerintahan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), guna menghasilkan rumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden.

"Tim pengkaji ini hendak memperoleh gambaran, masalah, dampak dan langkah-langkah strategis sehingga dihasilkan rumusan kebijakan untuk disampaikan kepada Presiden, terkait penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan," kata Tenaga Ahli Pengkaji Lemhanas Mayjen TNI Edi Susanto, pada pertemuan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan pihak terkait lainnya, di Mataram, Rabu.

Pertemuan koordinasi yang dipimpin Asisten Tata Praja dan Aparatur Pemerintahan Setda NTB H Ridwan Hidayat itu, merupakan bagian dari upaya pengumpulan data dan keterangan terkait kajian tim Lemhanas itu.

Tim pengkaji Lembahas itu sebanyak delapan orang, yang dikoordinir Mayjen Edi Susanto. Tujuh orang lainnya yakni Brigjen Pol Endyayoko (Direktur Politik Lemhanas), Kolonel Kes Agus Purwo (Kasubdit Idpol), Ida Ayu Dartini (Kasubdit Sispimnas), Risminarni (Kasi Idpol dan Demokratisasi), Christina (Kasi Wasantara Tannas), Mayor Inf Mardi Sujanto (Staf Ditjian Politik), dan Reda Wicaksono (Staf Ditjian Politik).

Mayjen Edi mengatakan, kajian guna menghasilkan rumusan rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam program ketahanan nasional.

"Jadi kami akan mencatat pola demokrasi yang diterapkan di wilayah NTB, karena watak orang provinsi ini dikenal cukup keras, namun dalam pelaksanaan pilkada selalu aman dan damai, tidak seperti daerah lain yang melahirkan berbagai tindakan anarkis," ujarnya.

Selain itu, tim pengkaji Lembahas juga ingin menyerap berbagai informasi yang berkaitan dengan tata kelola sistem pemerintahah di wilayah NTB, mengingat Pemerintah Provinsi NTB sudah dua kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) 2011 dan 2012.

Materi kajian lainnya yakni pemimpin di wilayah NTB yakni Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang masih muda namun mampu membawa kemajuan yang berarti.

"Inilah antara lain materi kajian kami dan berbagai informasi yang kami himpun akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden RI," ujar Edi.

Tim Pengkaji Lemhanas itu akan kembali menggelar pertemuan koordinasi dengan unsur pemerintah daerah, pada Kamis (20/6), namun dalam bentuk diskusi kelompok atau Focus Discussion Group (FGD).

Forum FGD Tim Pengkaji Lemhanas itu akan diwarnai dengan pemaparan beragam materi dari para ahli dan pakar, terkait demokrasi dan tata kelola pemerintahan.(*)