Mataram (ANTARA) - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Barat memastikan persediaan daging sapi di wilayah itu selama Ramadhan 1414 Hijriah aman.
"Selama bulan puasa daging kita aman," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Khairul Akbar di Mataram, Senin.
Ia mengatakan untuk kebutuhan selama Ramadhan tergantung dari jumlah permintaan, sehingga secara spesifik jumlahnya tidak menentu.
"Sebagai ukuran Kota Mataram saja 1.000 ekor per bulan dan itu pun tidak bisa dicukupi dari Pulau Lombok, makanya dari Pulau Sumbawa kita datangkan," ujarnya.
Menurut Khairul, selama ini kebutuhan sapi di NTB kebanyakan diambil dari Pulau Sumbawa. Dengan jumlahnya mencapai 35 ribu ekor se-tahun.
"Bahkan, dari Pulau Sumbawa dikirim ke luar NTB. Kita proses melalui tol laut dari Pelabuhan Bima," terang Khairul Akbar.
Ia menyampaikan kondisi di Kabupaten Bima saat ini ada penggemukan sapi sebanyak 10 ribu ekor lebih dari target 14.500 ekor. Kota Bima 2.000 ekor, Kabupaten Sumbawa 10 ribu ekor, Dompu 6 ribu ekor.
"Itu kita bikin kuota untuk dikirim keluar NTB. Seperti dikirim ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, tapi lebih banyak ke Jakarta," ujarnya.
"Untuk kebutuhan DKI Jakarta ini banyak di suplai dari NTB. Pengiriman ke Jakarta salah satu caranya melalui tol laut," sambungnya.
Sementara terkait pengiriman sapi khususnya melalui tol laut ini, lanjut Khairul Akbar, kapal lautnya sudah disediakan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, sehingga menjadi lancar.
"Dari Pelabuhan Bima dikirim ke Jakarta, total kuota yang dikirim ke luar daerah mencapai 35.500 ekor. Sedangkan dari Sumbawa ke Lombok 38.500 ekor. Jadi kebutuhan ini selama satu tahun," katanya.
Khairul menyatakan untuk masalah suplai sapi di Lombok banyak didatangkan dari Pulau Sumbawa. Namun, sebelum sampai ke Lombok sejumlah persyaratan pun harus dipenuhi oleh pengirim. Di antaranya harus ada rekomendasi dari daerah asal dan rekomendasi dari daerah tujuan.
"Baru setelah itu harus ada izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk izinnya," katanya.
"Selama bulan puasa daging kita aman," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Khairul Akbar di Mataram, Senin.
Ia mengatakan untuk kebutuhan selama Ramadhan tergantung dari jumlah permintaan, sehingga secara spesifik jumlahnya tidak menentu.
"Sebagai ukuran Kota Mataram saja 1.000 ekor per bulan dan itu pun tidak bisa dicukupi dari Pulau Lombok, makanya dari Pulau Sumbawa kita datangkan," ujarnya.
Menurut Khairul, selama ini kebutuhan sapi di NTB kebanyakan diambil dari Pulau Sumbawa. Dengan jumlahnya mencapai 35 ribu ekor se-tahun.
"Bahkan, dari Pulau Sumbawa dikirim ke luar NTB. Kita proses melalui tol laut dari Pelabuhan Bima," terang Khairul Akbar.
Ia menyampaikan kondisi di Kabupaten Bima saat ini ada penggemukan sapi sebanyak 10 ribu ekor lebih dari target 14.500 ekor. Kota Bima 2.000 ekor, Kabupaten Sumbawa 10 ribu ekor, Dompu 6 ribu ekor.
"Itu kita bikin kuota untuk dikirim keluar NTB. Seperti dikirim ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, tapi lebih banyak ke Jakarta," ujarnya.
"Untuk kebutuhan DKI Jakarta ini banyak di suplai dari NTB. Pengiriman ke Jakarta salah satu caranya melalui tol laut," sambungnya.
Sementara terkait pengiriman sapi khususnya melalui tol laut ini, lanjut Khairul Akbar, kapal lautnya sudah disediakan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, sehingga menjadi lancar.
"Dari Pelabuhan Bima dikirim ke Jakarta, total kuota yang dikirim ke luar daerah mencapai 35.500 ekor. Sedangkan dari Sumbawa ke Lombok 38.500 ekor. Jadi kebutuhan ini selama satu tahun," katanya.
Khairul menyatakan untuk masalah suplai sapi di Lombok banyak didatangkan dari Pulau Sumbawa. Namun, sebelum sampai ke Lombok sejumlah persyaratan pun harus dipenuhi oleh pengirim. Di antaranya harus ada rekomendasi dari daerah asal dan rekomendasi dari daerah tujuan.
"Baru setelah itu harus ada izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk izinnya," katanya.