Lonjakan sapi jelang Kurban, NTB mendesak tambah kapal angkut

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah pusat menambah kapal angkut ternak untuk mencegah penumpukan sapi menjelang perayaan Idul Adha 1447 H di sejumlah pelabuhan wilayah NTB.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Muhamad Riadi mengatakan lalu lintas pengiriman hewan kurban meningkat dari Pulau Sumbawa ke luar daerah.

"Kami telah bersurat kepada Kementerian Perhubungan untuk dapat difasilitasi penyediaan dan pengoperasian kapal angkut ternak," ujar dia di Mataram, Sabtu.

Riadi menyampaikan permohonan tambahan kapal tersebut berupa satu unit kapal ternak Camara Nusantara dengan trayek Bima–Tanjung Priok, serta satu unit kapal roro tambahan berkapasitas 50-70 truk untuk mendukung kelancaran distribusi sapi dari NTB.

Baca juga: Gubernur NTB kerahkan tiga dinas atasi antrean sapi di Pelabuhan Gili Mas

Keterbatasan angkutan laut selama ini menyebabkan antrean pengiriman ternak di sejumlah pelabuhan utama, seperti Pelabuhan Pototano di Sumbawa Barat, Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, serta Pelabuhan Gilimas dan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat.

Pada 2025, antrean panjang truk pengangkut hewan kurban mengular di NTB. Fenomena itu menyebabkan 16 ekor sapi mati akibat kelelahan karena terlalu lama menunggu antrean keberangkatan kapal laut.

Riadi menegaskan pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi risiko di seluruh rantai distribusi agar tidak ada lagi hewan kurban yang mati sia-sia saat dalam perjalanan menuju pasar hewan di Jabodetabek.

"Kami memperketat pengawasan Kesehatan hewan qurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis menjelang Idul Adha," ucap dia.

Baca juga: Balai Karantina perketat pengawasan lalu lintas sapi kurban di NTB

Selain mengajukan tambahan kapal, Pemprov NTB juga menyiapkan langkah antisipasi berupa pengaturan jadwal pengiriman ternak dari Pulau Sumbawa agar sesuai dengan kapasitas muat kapal.

Riadi berharap langkah itu bisa menjaga kelancaran distribusi sapi kurban sekaligus menjamin kesehatan hewan dan keamanan masyarakat menjelang perayaan Idul Adha.

"Jika upaya yang kami lakukan tidak terpenuhi oleh pemerintah pusat, maka upaya yang kami dilakukan adalah rekayasa waktu lalu lintas ternak," pungkasnya.