Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan tiga lokasi pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat perekonomian kerakyatan di tingkat kelurahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Selasa, mengatakan keberadaan gerai KDKMP sebagai pusat layanan terpadu untuk menekan inflasi pangan, menciptakan kemandirian desa/kelurahan dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

"Karena itu, kami berusaha melakukan percepatan pembangunan gerai KDKMP agar bisa segera merata di 50 kelurahan se-Kota Mataram," katanya.

Untuk usulan pembangunan gerai KDKMP saat ini, Pemerintah Kota Mataram mengusulkan lahan milik RRI Mataram, eks Bandara Selaparang milik PT Angkasa Pura dan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB yakni Gelanggang Olahraga (GOR) Turide.

Usulan tiga lokasi pembangunan gerai KDKMP tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak, karena lahan milik Pemerintah Kota Mataram tidak ada yang dinilai memenuhi syarat untuk pembangunan gerai KDKMP.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan satu unit KDKMP minimal 1.000 meter persegi. Besarnya kebutuhan lahan itu terbagi untuk beberapa peruntukan yakni 600 meter persegi untuk bangunan, sisanya untuk lahan parkir dan gudang.

"Sementara lahan yang kami punya, belum ada lagi yang dinilai memenuhi standar kebutuhan yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, kami bekerja sama dengan pihak lain," katanya.

Baca juga: MBG kerja sama Pemkot Mataram-pemerintah pusat segera beroperasi

Sekda berharap tiga lahan untuk pembangunan KDKMP yang diusulkan itu bisa diterima pemerintah, agar proses pembangunan dapat segera dilaksanakan tahun ini.

Menurut dia, saat ini sudah ada empat lokasi pembangunan KDKMP yang sedang berjalan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Mataram yang dinilai memenuhi standar kebutuhan.

"Empat lokasi KDKMP yang sedang dibangun itu meliputi, di Kelurahan Ampenan Utara, Sandubaya, Abian Tubuh dan Babakan," katanya.

Sekda mengatakan meskipun belum semua kelurahan memiliki gerai KDKMP, namun aktivitas KDKMP tetap berjalan di kelurahan masing-masing dalam bentuk jual beli sembako.

"Aktivitas pengurus dan jual beli sembako di 50 KDKMP se-Kota Mataram tetap berjalan, meskipun belum ada gerai," katanya.

Baca juga: Penyiapkan dana Rp3 miliar bebaskan lahan perluas Kantor Wali Kota Mataram

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perinkop UKM) Kota Mataram Jemmy Nelwan sebelumnya mengatakan, sebanyak 50 KDKMP di Kota Mataram semua sudah berbadan hukum dari notaris dan kepengurusan sudah dibentuk serta kegiatan KDKMP di masing-masing kelurahan sejauh ini berjalan dengan baik.

Secara entitas bisnis, lanjutnya, koperasi sudah berjalan dan menunjukkan aktivitas. Modalnya pun sudah ada secara mandiri dari anggota KDKMP dan karena gerai belum jadi, mereka beraktivitas di tempat-tempat tertentu salah satunya di kantor kelurahan.

Terkait target penyelesaian fisik bangunan, Jemmy mengatakan semua bersumber dari bantuan pemerintah pusat termasuk pelaksanaan bekerja sama dengan TNI. Sementara pemerintah kota menyiapkan lahan atau istilahnya menerima barang jadi.

"Kami di Dinas Perinkop UKM Kota Mataram tidak ikut terlibat dalam proses pembangunan gedung tersebut," katanya.

Jimmy menambahkan program KDKMP bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal, memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui koperasi berbasis gotong royong.

"KDKMP hadir sebagai lembaga ekonomi mandiri untuk menyediakan layanan dasar, menstabilkan harga pokok, serta menciptakan lapangan kerja di tingkat desa/kelurahan," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026