Kejari mataram periksa dua pejabat Kementerian PDT
Kamis, 25 Juni 2015 21:56 WIB
(1)
Mataram (Antara NTB) - Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis, memeriksa dua pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, terkait penanganan kasus dugaan penyelewengan proyek Dermaga Apung, Gili Gede Indah, Kabupaten Lombok Barat.
Kepala Kejari Mataram melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Herya Sakti Saad kepada wartawan, mengungkapkan bahwa kedua saksi dipanggil karena diketahui memiliki kapasitas penuh dalam pengerjaan proyeknya.
"Penyidik masih melakukan memeriksanya, belum ada hasil yang bisa kami sampaikan," katanya.
Herya menambahkan bahwa kedua saksi yang enggan disebutkan identitasnya tersebut, adalah pejabat yang mengetahui jalannya proyek tahun 2014 senilai Rp 6 miliar itu.
"Mulai dari proses lelang, penentuan pemenang tendernya, sampai tahap pengerjaan fisiknya, keduanya terlibat aktif dalam penanganan proyek ini" ucap Herya.
Diketahui sebelumnya, selain kedua pejabat pusat tersebut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari pejabat daerah, diantaranya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat M Saikhu.
Mantan Asisten I Sekretariat Daerah Lombok Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Barat, termasuk juga pihak konsultan pengawas proyek asal Bandung, Jawa Barat. (*)
Kepala Kejari Mataram melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Herya Sakti Saad kepada wartawan, mengungkapkan bahwa kedua saksi dipanggil karena diketahui memiliki kapasitas penuh dalam pengerjaan proyeknya.
"Penyidik masih melakukan memeriksanya, belum ada hasil yang bisa kami sampaikan," katanya.
Herya menambahkan bahwa kedua saksi yang enggan disebutkan identitasnya tersebut, adalah pejabat yang mengetahui jalannya proyek tahun 2014 senilai Rp 6 miliar itu.
"Mulai dari proses lelang, penentuan pemenang tendernya, sampai tahap pengerjaan fisiknya, keduanya terlibat aktif dalam penanganan proyek ini" ucap Herya.
Diketahui sebelumnya, selain kedua pejabat pusat tersebut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari pejabat daerah, diantaranya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat M Saikhu.
Mantan Asisten I Sekretariat Daerah Lombok Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Barat, termasuk juga pihak konsultan pengawas proyek asal Bandung, Jawa Barat. (*)
Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor : Awaludin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kejari Dompu tunggu hasil Inspektorat terkait dugaan korupsi Dana Hibah PKK
27 January 2026 21:00 WIB
Terpopuler - Umum
Lihat Juga
Yayasan Puri Kauhan Ubud umumkan ide karya terbaik kompetisi seni pertunjukan dengan inovasi teknologi
05 September 2025 5:34 WIB
Konferprov PWI Bali 2025 secara aklamasi memilih Dira Arsana sebagai Ketua PWI periode 2025-2029
31 May 2025 7:19 WIB
Sinergi PKT BISA dongkrak produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani Magetan
20 May 2025 18:55 WIB
Pemilik tanah Gnyadnya minta keadilan peralihan tanahnya dipecah jadi 26 sertifikat
03 February 2025 20:22 WIB
Demplot Pupuk Kaltim di Jombang, hasil padi petani capai 9,2 ton per hektare
04 September 2024 15:31 WIB, 2024
Suara legislator, Reni Astuti sarankan ada peta banjir digital di Surabaya
27 February 2024 8:04 WIB, 2024