Mataram (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada 36.363 keluarga penerima manfaat (KPM) di Mataram sudah mencapai 99 persen.
"Satu persen itu, masalahnya rata-rata kemasan beras robek sehingga dikembalikan untuk diganti yang baru," kata Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Apriadi di Mataram, Senin.
Hal tersebut disampaikan Apriadi untuk menjawab realisasi pembagian beras CPP ke 50 kelurahan se-Kota Mataram yang dimulai didistribusikan pada Senin (18/9-2023).
Menurut Apriadi, dalam proses penyaluran bantuan beras CPP sebanyak 363,63 ton untuk tahap pertama di bulan September 2023 bagi 36.363 KPM, prinsipnya berjalan lancar dan aman.
"Alhamdulillah, dalam proses penyaluran tidak ada kendala prinsip yang sampai menghambat proses pengiriman beras ke masyarakat. Semua berjalan lancar," katanya.
Hanya saja, di beberapa kelurahan ada masyarakat mengembalikan beras CPP karena kondisi pembungkus yang sobek sehingga mereka minta diganti.
Dengan kondisi kemasan yang sobek, masyarakat khawatir beras yang diterima kurang dari ketentuan sebanyak 10 kilogram.
"Jadi mungkin hari ini, penyalurannya sudah 100 persen sebab masyarakat yang menerima kemasan beras sobek sudah diganti. Tapi laporan tertulis belum saya terima sebab masih fokus kegiatan gerakan pangan murah (GPM)," katanya.
Lebih jauh Apriadi mengatakan, kemasan beras yang sobek tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi untuk pendistribusian CPP tahap kedua dan ketiga pada bulan Oktober dan November 2023.
"Sedangkan, untuk kualitas sejauh ini belum ada masyarakat yang melakukan protes atau pengembalian. Artinya, beras CPP yang terima warga memiliki kualitas baik dan layak konsumsi," katanya.
Apalagi, tambahnya, sebelum pendistribusian ke 50 kelurahan, telah dilakukan pengecekan langsung terhadap kualitas beras CPP di dua gudang Bulog NTB yakni di Gudang Dasan Cermen dan Sandubaya.
"Satu persen itu, masalahnya rata-rata kemasan beras robek sehingga dikembalikan untuk diganti yang baru," kata Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Apriadi di Mataram, Senin.
Hal tersebut disampaikan Apriadi untuk menjawab realisasi pembagian beras CPP ke 50 kelurahan se-Kota Mataram yang dimulai didistribusikan pada Senin (18/9-2023).
Menurut Apriadi, dalam proses penyaluran bantuan beras CPP sebanyak 363,63 ton untuk tahap pertama di bulan September 2023 bagi 36.363 KPM, prinsipnya berjalan lancar dan aman.
"Alhamdulillah, dalam proses penyaluran tidak ada kendala prinsip yang sampai menghambat proses pengiriman beras ke masyarakat. Semua berjalan lancar," katanya.
Hanya saja, di beberapa kelurahan ada masyarakat mengembalikan beras CPP karena kondisi pembungkus yang sobek sehingga mereka minta diganti.
Dengan kondisi kemasan yang sobek, masyarakat khawatir beras yang diterima kurang dari ketentuan sebanyak 10 kilogram.
"Jadi mungkin hari ini, penyalurannya sudah 100 persen sebab masyarakat yang menerima kemasan beras sobek sudah diganti. Tapi laporan tertulis belum saya terima sebab masih fokus kegiatan gerakan pangan murah (GPM)," katanya.
Lebih jauh Apriadi mengatakan, kemasan beras yang sobek tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi untuk pendistribusian CPP tahap kedua dan ketiga pada bulan Oktober dan November 2023.
"Sedangkan, untuk kualitas sejauh ini belum ada masyarakat yang melakukan protes atau pengembalian. Artinya, beras CPP yang terima warga memiliki kualitas baik dan layak konsumsi," katanya.
Apalagi, tambahnya, sebelum pendistribusian ke 50 kelurahan, telah dilakukan pengecekan langsung terhadap kualitas beras CPP di dua gudang Bulog NTB yakni di Gudang Dasan Cermen dan Sandubaya.