Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membentuk tim percepatan penetapan raja definitif di delapan desa dan negeri yang memiliki persoalan internal. "Tim percepatan penetapan raja definitif bertugas untuk memfasilitasi proses pemerintahan, dengan tidak mencampuri urusan adat di setiap negeri," Kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Ambon, Senin.
Ia mengatakan ada delapan negeri adat yang belum memiliki raja definitif, yakni Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Naku, Batu Merah, Amahusu, dan Seilale. Persoalan internal yang terjadi di negeri adat, di antaranya mata rumah parentah, yakni mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah, dan pelaksanaan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri.
Negeri adat yang belum memiliki raja definitif secara tidak langsung mempengaruhi pelayanan publik di tingkat negeri, sehingga perlu didorong percepatan proses pemilihan. "Harus diambil keputusan percepatan proses pemilihan, sebab dari keputusan tersebut dapat diperoleh kebenaran. Jika keputusan tidak benar, dapat digugat ke jalur hukum," katanya.
Pemerintah sulit melakukan proses pelantikan raja definitif jika persoalan belum diselesaikan secara internal. "Butuh peran dan kesedaran seluruh pihak untuk hadirkan raja definitif. Kita tidak mengintervensi masalah adat, tetapi kita memastikan agar pelayanan publik berjalan lancar," ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan yang dilakukan bertujuan agar setiap desa negeri tidak hanya mengakui diri sendiri, tetapi mendapat pengakuan dari negara sehingga dalam segala hal tidak dipermasalahkan. "Saya berharap seluruh negeri harus bersepakat karena itu negeri lain yang belum bersepakat untuk menentukan raja definitif sesuai dengan mata rumah parentah," kata Bodewin.
Baca juga: Program Basudara Pattimura sukseskan Pemilu 2024
Baca juga: Ambon kendalikan inflasi melalui operasi pasar
Selama kepemimpinannya sebagai Penjabat Wali Kota hingga saat ini, Bodewin Wattimea telah melantik tiga raja yakni Raja Latuhalat, Urimessing, dan Raja Laha, sehingga masih tersisa delapan negeri.*
Ia mengatakan ada delapan negeri adat yang belum memiliki raja definitif, yakni Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Naku, Batu Merah, Amahusu, dan Seilale. Persoalan internal yang terjadi di negeri adat, di antaranya mata rumah parentah, yakni mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah, dan pelaksanaan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri.
Negeri adat yang belum memiliki raja definitif secara tidak langsung mempengaruhi pelayanan publik di tingkat negeri, sehingga perlu didorong percepatan proses pemilihan. "Harus diambil keputusan percepatan proses pemilihan, sebab dari keputusan tersebut dapat diperoleh kebenaran. Jika keputusan tidak benar, dapat digugat ke jalur hukum," katanya.
Pemerintah sulit melakukan proses pelantikan raja definitif jika persoalan belum diselesaikan secara internal. "Butuh peran dan kesedaran seluruh pihak untuk hadirkan raja definitif. Kita tidak mengintervensi masalah adat, tetapi kita memastikan agar pelayanan publik berjalan lancar," ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan yang dilakukan bertujuan agar setiap desa negeri tidak hanya mengakui diri sendiri, tetapi mendapat pengakuan dari negara sehingga dalam segala hal tidak dipermasalahkan. "Saya berharap seluruh negeri harus bersepakat karena itu negeri lain yang belum bersepakat untuk menentukan raja definitif sesuai dengan mata rumah parentah," kata Bodewin.
Baca juga: Program Basudara Pattimura sukseskan Pemilu 2024
Baca juga: Ambon kendalikan inflasi melalui operasi pasar
Selama kepemimpinannya sebagai Penjabat Wali Kota hingga saat ini, Bodewin Wattimea telah melantik tiga raja yakni Raja Latuhalat, Urimessing, dan Raja Laha, sehingga masih tersisa delapan negeri.*