Mataram (Antara NTB) - Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas validasi data statistik perikanan budi daya dengan berbagai pihak di Nusa Tenggara Barat, untuk mendapatkan satu kesamaan pemahaman tentang informasi produksi.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Amin, di Mataram, Senin malam, dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, dan Direktur Produksi Usaha Budidaya KKP Balok Budiyanto.
Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, mengatakan validasi data statistik perikanan budi daya sangat penting dan merupakan satu kegiatan akhir yang menjadi sebuah kinerja.
"Kegiatan validasi data statistik perikanan budi daya sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait tiga pilar penting, yakni kedaualatan, keberlanjutan dan kesejahteraan," katanya.
Direktur Produksi Usaha Budidaya KKP Balok Budiyanto, menyebutkan kegiatan pertemuan membahas validasi data statistik perikanan budi daya diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari perwakilan KKP dan lembaga khususnya mitra data dan statistik perikanan budi daya, perwakilan dari eselon satu KKP , kepala dinas dan petugas verifikasi data tingkat provinsi se-Indonesia.
Selain itu, dari unsur kelompok kerja data dan statistika budi daya perikanan, kepala unit pelaksana teknis (UPT) perikanan budi daya, ketua asosiasi perikanan budi daya dan perusahaan mitra usaha serta pembudidaya perikanan.
Para peserta akan diberikan pemahaman oleh nara sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang akan mengulas pentingnya data dan statistik perikanan budi daya yang akan dihadirkan sebagai salah satu bahan rujukan dalam penetapan indikator pembangunan nasional.
Ada juga nara sumber dari Institute Pertanian Bogor (IPB) dari Departemen Geofisisika dan Meteroleogi yang akan membahas tentang pengaruh iklim dan bagaimana menyikapinya guna keberlangsungan kegiatan usaha budi daya ikan yang tidak lepas dari pengaruh iklim.
"Kami berharap agar data produksi perikanan budi daya yang telah disepakati dan ditetapkan hasilnya dapat diterima dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak dalam hal penetapan kebijakan, termasuk dalam setiap perencanaan kegiatan usaha budi daya perikanan," kata Balok.
Hal yang sama diutarakan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin.
Ia juga berharap ada pemikiran cerdas dan rekomendasi dari pertemuan tersebut yang memperkuat tiga pilar sektor kelautan dan perikanan, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan khususnya bagi pelaku budi daya perikanan di Indonesia, termasuk di NTB.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia akan terus naik dan mampu menyejahterakan masyarakat.
"Produksi meningkat yang diikuti dengan tata niaga yang bagus, maka kesejahteraan akan diraih oleh para petani dan pengusaha budi daya perikanan di Indonesia, khususnya di NTB," katanya. (*)
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Amin, di Mataram, Senin malam, dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, dan Direktur Produksi Usaha Budidaya KKP Balok Budiyanto.
Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, mengatakan validasi data statistik perikanan budi daya sangat penting dan merupakan satu kegiatan akhir yang menjadi sebuah kinerja.
"Kegiatan validasi data statistik perikanan budi daya sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait tiga pilar penting, yakni kedaualatan, keberlanjutan dan kesejahteraan," katanya.
Direktur Produksi Usaha Budidaya KKP Balok Budiyanto, menyebutkan kegiatan pertemuan membahas validasi data statistik perikanan budi daya diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari perwakilan KKP dan lembaga khususnya mitra data dan statistik perikanan budi daya, perwakilan dari eselon satu KKP , kepala dinas dan petugas verifikasi data tingkat provinsi se-Indonesia.
Selain itu, dari unsur kelompok kerja data dan statistika budi daya perikanan, kepala unit pelaksana teknis (UPT) perikanan budi daya, ketua asosiasi perikanan budi daya dan perusahaan mitra usaha serta pembudidaya perikanan.
Para peserta akan diberikan pemahaman oleh nara sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang akan mengulas pentingnya data dan statistik perikanan budi daya yang akan dihadirkan sebagai salah satu bahan rujukan dalam penetapan indikator pembangunan nasional.
Ada juga nara sumber dari Institute Pertanian Bogor (IPB) dari Departemen Geofisisika dan Meteroleogi yang akan membahas tentang pengaruh iklim dan bagaimana menyikapinya guna keberlangsungan kegiatan usaha budi daya ikan yang tidak lepas dari pengaruh iklim.
"Kami berharap agar data produksi perikanan budi daya yang telah disepakati dan ditetapkan hasilnya dapat diterima dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak dalam hal penetapan kebijakan, termasuk dalam setiap perencanaan kegiatan usaha budi daya perikanan," kata Balok.
Hal yang sama diutarakan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin.
Ia juga berharap ada pemikiran cerdas dan rekomendasi dari pertemuan tersebut yang memperkuat tiga pilar sektor kelautan dan perikanan, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan khususnya bagi pelaku budi daya perikanan di Indonesia, termasuk di NTB.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia akan terus naik dan mampu menyejahterakan masyarakat.
"Produksi meningkat yang diikuti dengan tata niaga yang bagus, maka kesejahteraan akan diraih oleh para petani dan pengusaha budi daya perikanan di Indonesia, khususnya di NTB," katanya. (*)