Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Musyawarah Recana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melakukan sinkronisasi usulan program daerah tahun 2019.
Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Utara melalui soaran pers yang diterima di Mataram, Jumat menyebutkan Musyawarah Recana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) itu berlangsung di gedung serbaguna Gondang, Kecamatan Gangga, Kamis (22/3).
Pada kesempatan tersebut Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH didampingi Wabup Sarifudin SH MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Drs H Suardi MH dan Ketua DPRD Lombok Utara Dra Hj Ni Wayan Sri Pradianti dan dihadiri antara lain
oleh Dandim 1606 Lombok Barat dan Wakapolres Lombok Utara.
Musrenbang RKPD tersebut menghadirkan narasumber akademisi Dr Suwandi SE MEc, Dr Sumiadi ST MT dan Staf Ahli Kemenpora Drs Deibel Effendi MSc.
Kepala Bappeda Lombok Utara selaku Ketua Pelaksana Musrenbang Heryanto SP menyatakan Musrenbang RKPD adalah agenda rutin Pemda tahun ketiga RPJMD. Terkait Musrenbang ini, lanjutnya, landasan hukumnya adalah UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Daerah, PP Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
"Musrenbang bertujuan melakukan sinkronisasi usulan program daerah tahun 2019 dengan pemangku kebijakan, OPD, parapengusaha, parapegiat NGO, usulan program prioritas pembangunan, hasil Musrenbang kecamatan, Renja tahun 2019 yang diusulkan OPD, hasil Musrenbang Perempuan, Anak, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa, serta hasil Gendurasa," katanya.
Ia mengatakan nantinya diharapkan ada kebutuhan ril yang tertuang baik dari APBdes, APBD, dan APBN.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB melalui Kabid Sosbud Drs Lalu Hasbulwadi MPd mengatakan muserenbang ini merupakan forum yang spesial dan strategis untuk menggodok program prioritas yaitu RPJMD tahun 2018 dengan pendekatan holistik integratif, dan tematik.
"Untuk mengaplikasikan sebuah pendekatan kita perlu data aktual, karena suatu perencanaan tak akan punya makna, bila tak disertai dengan data aktual dan kongkret. Dinamika perkembangangan strategis, lokal, regional menuntut kita merencanakan pembangunan yang berkualitas, dibutuhkan sinergisitas dan kerjasma diantara seluruh stakeholder yang turut dalam perencanaan," katanya.
"Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan poin penting sebagai pertimbangan, sinergi dan integrasi total untuk penurunan kemiskinan sesuai dengan tagline Musrenbang kali ini, bisa menjadi prioritas pertama, supaya program dan kegiatan mengarah pada program pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Dia mengatakan peningkatan layanan publik, prioritas pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas lingkungan hidup bisa disinergikan dan dijabarkan sebagai program dan kegiatan prioritas pembangunan Lombok Utara.
Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH mengatakan untuk menyinergikan prioritas unggulan dalam RPJMD KLU sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004, diperlukan kesungguhan.
Diantara usulan yang diusulkan dalam Musrenbang anak dan remaja adalah mempermudah masuk strata dua. Pemda telah melakukan MoU dengan LPDP.
"Adanya Gendurasa sebagai pramusrenbang dengan mengedepankan adat dan budaya KLU, sehingga menjadi ikon KLU di NTB pada tahun ketiga Musrenbang Pembangunan. Selain itu pula, KLU mendapat WTP selama tiga tahun berturut-turut, tentu tak mudah. Perlu kerjasama kita bersama meningkatan pendapatan dan meningkatan pelayanan," ujar katanya.
Sebagaimana diketahui, telah banyak capaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, diantaranya dari sisi penghargaan dan inovasi yang dilakukan untuk memudahkan layanan publik.
"Satu hal yang ingin saya tekankan pada Musrenbang tahun ini adalah perencanaan yang bersifat komprehensif yang merupakan suatu perencanaan yang terintegrasi antara rancangan dengan realisasi program/kegiatan secara terukur dan berkelanjutan," Katanya.
Ia mencontohkan, apabila dibangun jalan baru, maka perlu ada perencanaan pada tahun berikutnya mengenai perawatan berkala, sehingga ada keberlanjutan program secara komprehensif.(*)
Adapun kriteria peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik menjadi tolok ukur peningkatan. Rate IPM pada tahun 2016 yaitu 2,8 poin menjadi 0,8 poin. Semoga indikator-indikator ini bisa diperbaiki dan terus ada perubahan ke arah yang lebih baik.
Bupati kemudian secara resmi membuka acara dilanjutkan dengan pemukulan gong didampingi, wabup dan Ketua DPRD Lombok Utara.(*)
Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Utara melalui soaran pers yang diterima di Mataram, Jumat menyebutkan Musyawarah Recana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) itu berlangsung di gedung serbaguna Gondang, Kecamatan Gangga, Kamis (22/3).
Pada kesempatan tersebut Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH didampingi Wabup Sarifudin SH MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Drs H Suardi MH dan Ketua DPRD Lombok Utara Dra Hj Ni Wayan Sri Pradianti dan dihadiri antara lain
oleh Dandim 1606 Lombok Barat dan Wakapolres Lombok Utara.
Musrenbang RKPD tersebut menghadirkan narasumber akademisi Dr Suwandi SE MEc, Dr Sumiadi ST MT dan Staf Ahli Kemenpora Drs Deibel Effendi MSc.
Kepala Bappeda Lombok Utara selaku Ketua Pelaksana Musrenbang Heryanto SP menyatakan Musrenbang RKPD adalah agenda rutin Pemda tahun ketiga RPJMD. Terkait Musrenbang ini, lanjutnya, landasan hukumnya adalah UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Daerah, PP Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
"Musrenbang bertujuan melakukan sinkronisasi usulan program daerah tahun 2019 dengan pemangku kebijakan, OPD, parapengusaha, parapegiat NGO, usulan program prioritas pembangunan, hasil Musrenbang kecamatan, Renja tahun 2019 yang diusulkan OPD, hasil Musrenbang Perempuan, Anak, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa, serta hasil Gendurasa," katanya.
Ia mengatakan nantinya diharapkan ada kebutuhan ril yang tertuang baik dari APBdes, APBD, dan APBN.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB melalui Kabid Sosbud Drs Lalu Hasbulwadi MPd mengatakan muserenbang ini merupakan forum yang spesial dan strategis untuk menggodok program prioritas yaitu RPJMD tahun 2018 dengan pendekatan holistik integratif, dan tematik.
"Untuk mengaplikasikan sebuah pendekatan kita perlu data aktual, karena suatu perencanaan tak akan punya makna, bila tak disertai dengan data aktual dan kongkret. Dinamika perkembangangan strategis, lokal, regional menuntut kita merencanakan pembangunan yang berkualitas, dibutuhkan sinergisitas dan kerjasma diantara seluruh stakeholder yang turut dalam perencanaan," katanya.
"Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan poin penting sebagai pertimbangan, sinergi dan integrasi total untuk penurunan kemiskinan sesuai dengan tagline Musrenbang kali ini, bisa menjadi prioritas pertama, supaya program dan kegiatan mengarah pada program pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Dia mengatakan peningkatan layanan publik, prioritas pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas lingkungan hidup bisa disinergikan dan dijabarkan sebagai program dan kegiatan prioritas pembangunan Lombok Utara.
Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH mengatakan untuk menyinergikan prioritas unggulan dalam RPJMD KLU sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004, diperlukan kesungguhan.
Diantara usulan yang diusulkan dalam Musrenbang anak dan remaja adalah mempermudah masuk strata dua. Pemda telah melakukan MoU dengan LPDP.
"Adanya Gendurasa sebagai pramusrenbang dengan mengedepankan adat dan budaya KLU, sehingga menjadi ikon KLU di NTB pada tahun ketiga Musrenbang Pembangunan. Selain itu pula, KLU mendapat WTP selama tiga tahun berturut-turut, tentu tak mudah. Perlu kerjasama kita bersama meningkatan pendapatan dan meningkatan pelayanan," ujar katanya.
Sebagaimana diketahui, telah banyak capaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, diantaranya dari sisi penghargaan dan inovasi yang dilakukan untuk memudahkan layanan publik.
"Satu hal yang ingin saya tekankan pada Musrenbang tahun ini adalah perencanaan yang bersifat komprehensif yang merupakan suatu perencanaan yang terintegrasi antara rancangan dengan realisasi program/kegiatan secara terukur dan berkelanjutan," Katanya.
Ia mencontohkan, apabila dibangun jalan baru, maka perlu ada perencanaan pada tahun berikutnya mengenai perawatan berkala, sehingga ada keberlanjutan program secara komprehensif.(*)
Adapun kriteria peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik menjadi tolok ukur peningkatan. Rate IPM pada tahun 2016 yaitu 2,8 poin menjadi 0,8 poin. Semoga indikator-indikator ini bisa diperbaiki dan terus ada perubahan ke arah yang lebih baik.
Bupati kemudian secara resmi membuka acara dilanjutkan dengan pemukulan gong didampingi, wabup dan Ketua DPRD Lombok Utara.(*)