Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera membahas biaya administrasi pemeriksaan kesehatan bagi pendaftar anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024.
"Apa yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram untuk digratiskan, akan kami sampai ke pimpinan untuk dibahas lebih lanjut," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram Irwan Rahadi yang mewakili Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.
Irwan mewakili Wali Kota Mataram menghadiri kegiatan rapat koordinasi pembentukan anggota KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 2024 yang dilaksanakan KPU Kota Mataram.
Baca juga: KPU Mataram dorong masyarakat daftar jadi anggota KPPS di Pilkada 2024
Dikatakan, dari informasi KPU salah satu kendala masyarakat terkesan enggan mendaftar sebagai anggota KPPS karena harus mengeluarkan beberapa biaya administrasi untuk melengkapi dokumen pendaftaran.
Seperti biaya foto copy, meterai, dan yang paling berat adalah biaya pemeriksaan kesehatan untuk kolesterol dan gula darah dengan total biaya sekitar Rp90 ribu.
Sementara honor yang akan mereka terima kalau lulus menjadi KPPS Rp650.000 per orang per bulan untuk Satlinmas, kemudian anggota Rp850.000 dan ketua mendapat Rp900.000.
Terkait dengan itu, lanjutnya, usulan dari KPU untuk menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan bagi pendaftar KPPS akan dilaporkan segera.
"Kami juga berharap, hal itu bisa difasilitasi pemerintah kota sekaligus sebagai upaya mendorong masyarakat berpartisipasi mendaftar jadi anggota KPPS untuk menyukseskan pilkada serentak," katanya.
Baca juga: KPU Mataram beri santunan petugas KPPS yang alami keguguran
Sementara terkait dengan masih rendahnya pendaftar anggota KPPS, lanjutnya, pemerintah kota sudah meminta agar kelurahan dapat mengawal, mendorong, dan memberikan ruang bagi masyarakat agar mau ikut berpartisipasi.
"Prinsipnya, berbagai potensi penghambat rekrutmen KPPS tetap kami kawal dan koordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara," katanya,
Bahkan, lanjutnya, ketika pendaftar anggota KPPS belum memenuhi target dari yang dibutuhkan, pemerintah kota sangat terbuka untuk mencari solusi terbaik.
"Jika jumlah anggota KPPS belum tercapai sampai pendaftaran ditutup, kami kembalikan ke KPU sebagai wasit atau penyelenggara. Kami siap dukung," katanya.
Baca juga: Wali Kota Mataram mengapresiasi kerja petugas KPPS sukseskan Pemilu2024
Berdasarkan data KPU Kota Mataram, kebutuhan anggota KPPS di Kota Mataram sebanyak 4.067 orang yang akan ditempatkan pada 581 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Mataram, sehingga satu TPS disiapkan 7 petugas KPPS.
Sementara kegiatan rekrutmen anggota KPPS sudah dibuka mulai 17 September sampai 28 September 2024.
"Harapan kami, masyarakat yang merasa memenuhi syarat bisa berpartisipasi mendaftar sebagai salah satu bentuk dukungan menyukseskan pilkada serentak 27 November 2024," katanya.
"Apa yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram untuk digratiskan, akan kami sampai ke pimpinan untuk dibahas lebih lanjut," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram Irwan Rahadi yang mewakili Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.
Irwan mewakili Wali Kota Mataram menghadiri kegiatan rapat koordinasi pembentukan anggota KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 2024 yang dilaksanakan KPU Kota Mataram.
Baca juga: KPU Mataram dorong masyarakat daftar jadi anggota KPPS di Pilkada 2024
Dikatakan, dari informasi KPU salah satu kendala masyarakat terkesan enggan mendaftar sebagai anggota KPPS karena harus mengeluarkan beberapa biaya administrasi untuk melengkapi dokumen pendaftaran.
Seperti biaya foto copy, meterai, dan yang paling berat adalah biaya pemeriksaan kesehatan untuk kolesterol dan gula darah dengan total biaya sekitar Rp90 ribu.
Sementara honor yang akan mereka terima kalau lulus menjadi KPPS Rp650.000 per orang per bulan untuk Satlinmas, kemudian anggota Rp850.000 dan ketua mendapat Rp900.000.
Terkait dengan itu, lanjutnya, usulan dari KPU untuk menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan bagi pendaftar KPPS akan dilaporkan segera.
"Kami juga berharap, hal itu bisa difasilitasi pemerintah kota sekaligus sebagai upaya mendorong masyarakat berpartisipasi mendaftar jadi anggota KPPS untuk menyukseskan pilkada serentak," katanya.
Baca juga: KPU Mataram beri santunan petugas KPPS yang alami keguguran
Sementara terkait dengan masih rendahnya pendaftar anggota KPPS, lanjutnya, pemerintah kota sudah meminta agar kelurahan dapat mengawal, mendorong, dan memberikan ruang bagi masyarakat agar mau ikut berpartisipasi.
"Prinsipnya, berbagai potensi penghambat rekrutmen KPPS tetap kami kawal dan koordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara," katanya,
Bahkan, lanjutnya, ketika pendaftar anggota KPPS belum memenuhi target dari yang dibutuhkan, pemerintah kota sangat terbuka untuk mencari solusi terbaik.
"Jika jumlah anggota KPPS belum tercapai sampai pendaftaran ditutup, kami kembalikan ke KPU sebagai wasit atau penyelenggara. Kami siap dukung," katanya.
Baca juga: Wali Kota Mataram mengapresiasi kerja petugas KPPS sukseskan Pemilu2024
Berdasarkan data KPU Kota Mataram, kebutuhan anggota KPPS di Kota Mataram sebanyak 4.067 orang yang akan ditempatkan pada 581 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Mataram, sehingga satu TPS disiapkan 7 petugas KPPS.
Sementara kegiatan rekrutmen anggota KPPS sudah dibuka mulai 17 September sampai 28 September 2024.
"Harapan kami, masyarakat yang merasa memenuhi syarat bisa berpartisipasi mendaftar sebagai salah satu bentuk dukungan menyukseskan pilkada serentak 27 November 2024," katanya.