Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) buruh migran atau pekerja migran Indonesia (PMI) untuk meningkatkan pembangunan di daerah setempat.
"Kontribusi PMI sampai dengan saat ini dinilai cukup tinggi bagi pergerakan ekonomi di Lombok Tengah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah Lalu Wiranata di Lombok Tengah, Rabu.
Ia mengatakan tingginya angka PMI di Lombok Tengah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Lombok Tengah nomor 6 terbanyak di Indonesia untuk PMI ini dan mereka adalah pahlawan devisa," katanya.
Baca juga: 53 PMI asal Lombok Tengah dari Malaysia dipulangkan
Ia mengatakan menurut LSM Migran Car distribusi para pahlawan devisa ini bisa sampai Rp600 juta per hari berupa dana yang dikirim ke Lombok Tengah dari para PMI yang bekerja di luar negeri, baik di Malaysia, Arab Saudi, maupun negara lainnya
"Angka Rp600 juta per hari ini dilihat setelah adanya uji petik di Bank BRI dan BNI dan itu belum terhitung di bank- bank lainnya. Maka diproyeksikan Rp180 miliar per tahun anggaran yang dibawa oleh para pahlawan devisa ini," katanya.
Baca juga: PMI ilegal asal Lombok Tengah tewas di Malaysia tak dapat perlindungan sosial
Dengan adanya musrenbang maka bisa ditemukan kedalaman permasalahan di sektor buruh migran ini, sehingga dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan masuk berbagai program.
Dia mengatakan buruh migran membawa peran cukup besar dalam hal pembangunan di Lombok Tengah. Hal ini dibuktikan dengan menjadi PMI banyak warga yang bisa membuat rumah bagus, mengurangi kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan.
“Selama ini kami memfasilitasi pemberangkatan misalnya membantu di aspek kesehatan dan lainnya," katanya.
Baca juga: Desa Lantan Lombok Tengah jadi Desmigratif cegah calon pekerja migran ilegal
Baca juga: Bupati Lombok Tengah meminta pelayanan PMI dipindahkan ke MPP
Baca juga: Animo warga Lombok Tengah menjadi pekerja migran cukup tinggi di 2023