Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai inisiatif Kementerian Kehutanan dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan untuk mendukung kemandirian pangan dan energi sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH) Rukmantara menyampaikan hutan di Indonesia sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi besar untuk mendukung kemandirian pangan dan energi.
“Ketua Umum Kadin meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” ujar Rumantara lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kadin RFBH, sebuah task force khusus yang dibentuk oleh Kadin Indonesia, bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan multiusaha kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.
Metode intensifikasi, lanjut dia, yang memanfaatkan teknologi berkelanjutan, diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura dan silvofisheri.
Baca juga: New VAT policy protects industries, maintains purchasing power: Kadin
“Agroforestri memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah dia.
Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun.
“Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.
Baca juga: Kadin Indonesia-Kedubes India susun substansi kemitraan ekonomi
Kadin RFBH, katanya, mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi ini, jika dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
Ia juga mengungkapkan jika kawasan hutan ini dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan serta relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan.