Mataram, (Antara) - Direktorat Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) Kementerian Kehutanan mendukung program rehabilitasi lahan kritis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat.
Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Dishut NTB Sukirman Sindu, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan rehabilitasi di areal seluas 200 hektare di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada akhir 2014.
"Sudah disetujui, tinggal menunggu anggaran turun dari pusat untuk menambah dana dalam menjalankan program rehabilitasi lahan kritis di Sambelia pada Desember 2014," ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaaan program tersebut memerlukan bantuan baik tenaga maupun anggaran dari pusat. "Dari segi tenaga, kami berencana akan melakukan kerja sama dengan beberapa pihak yang mendukung program penghijauan," katanya.
Anggaran dibutuhkan untuk dialokasikan ke pengadaan bibit pohon maupun penanamannya. "Proses rehabilitasi tergantung pada jarak tanam antara bibit dan medan tanamnya, jadi pelaksanaan penanamannya akan kami pantau," ujarnya.
Menurut data World Wide Fund for Nature (WWF), anggaran yang dibutuhkan untuk merehabilitasi lahan kritis, baik bibit maupun penananamannya, sebesar Rp9 juta-10 juta per are.
Terkait hal itu, ia menambahkan, reboisasi tergantung juga pada jenis bibit yang ditanam. "Memang benar, rehabilitasi lahan sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar," ujarnya.
Sehubungan hal itu, nantinya saat program tersebut berjalan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan, yakni pemeliharaan bibit hingga menjadi pohon siap produksi.
"Sebagian lahan di Sambelia terdapat hutan kemasyarakatan (HKM), jadi kami juga akan mengimbau kepada kelompok penggarap maupun masyarakat sekitar hutan untuk membantu menjaga bibit yang ditanam agar nantinya dapat menikmati hasilnya," ujar Sukirman.
Hal tersebut dilakukan karena pada Januari 2014 lalu, lahan seluas 200 ha itu habis diterjang banjir bandang, dan sebagian besar penduduknya merasa kehilangan mata pencaharian.
"Penyebabnya karena pembalakan liar dengan skala besar di kawasan itu, dan diharapkan masyarakat sadar untuk menjaga hutannya tetap lestari," katanya.
Terkait hal itu, Kasubdit Hutan Desa Direktorat BPDASPS Kemenhut Djoko Pramono, akan membantu Dishut NTB mempercepat proses alokasi anggaran dari pusat.
"Kami akan mengusahakannya, semoga program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan," ujar Djoko.
Kemenhut Dukung Program Rehabilitasi Lahan Kritis
Sudah disetujui, tinggal menunggu anggaran turun dari pusat untuk menambah dana dalam menjalankan program rehabilitasi lahan kritis di Sambelia pada Desember 2014
