Mataram (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat, Ilham sebagai Penjabat (Pj) Bupati Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Iya benar surat keputusan (SK) sudah keluar. Salinan sudah di Biro Pemerintahan," kata Pj Sekda NTB Ibnu Salim dihubungi melalui telepon di Kota Mataram, Senin.
Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Lalu Hamdi membenarkan SK Mendagri terkait pengangkatan Sekda Ilham sebagai Pj Lombok Barat.
"Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-966 tahun 2014 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Barat tertanggal 19 April 2024, mengangkat Ilham sebagai Penjabat Bupati Lombok Barat," ujarnya.
Ia mengatakan pelantikan Ilham sebagai Pj Bupati Lombok Barat akan dilakukan oleh Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi pada hari Selasa (23/4) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.
Diketahui jabatan Bupati Lombok Barat, Hj Sumiatun akan berakhir pada 23 April 2024. Sementara DPRD Lombok Barat mengusulkan dua nama sebagai Pj Bupati Lombok Barat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tiga nama itu di antaranya Sekda Lombok Barat, Ilham.
Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, Ahmad Nur Aulia. Sementara Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, mengusulkan Ibnu Salim, Pj Sekda NTB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Ahmad Nur Aulia, dan Kepala Biro Umum Setda NTB, Hendra Saputra sebagai Pj Bupati Lombok Barat.
Berita Terkait
Kemendagri serahkan DP4 kepada KPU
Kamis, 2 Mei 2024 19:44
Kejati NTB gandeng Kemendagri telusuri pidana kasus honor stafsus gubernur
Senin, 29 April 2024 18:19
Kemendagri berikan catatan evaluasi triwulan II Pj Wali Kota Bima-NTB
Jumat, 26 April 2024 6:43
Pemkab Lombok Tengah ajukan izin mutasi 192 pejabat ke Kemendagri
Kamis, 18 April 2024 16:22
Kemendagri meminta pemda gelar pasar murah
Selasa, 2 April 2024 6:12
Pj Gubernur NTB siap jalani evaluasi kinerja triwulan II di Kemendagri
Rabu, 20 Maret 2024 10:23
BSKDN sosialisasikan percepatan reformasi birokrasi
Jumat, 8 Maret 2024 10:24
Juni 2024, Masyarakat bisa mengakses seluruh layanan publik lewat KTP digital
Kamis, 29 Februari 2024 7:44