Mataram (ANTARA) - Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2023 telah rampung dibahas anggota DPRD setempat.
Wakil Bupati Dompu H Syahrul Parsan saat sidang paripurna di kantor DPRD setempat di Mataram, Kamis mengatakan selama roda pemerintahan Kabupaten Dompu 2023, setidaknya terdapat 3 aspek yang menjadi fokus pembahasan dalam catatan strategis dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tersebut.
"Di antaranya aspek hukum dan pemerintahan, aspek ekonomi dan keuangan dan aspek pembangunan dan kesejahteraan umum," katanya.
Ia mengatakan catatan dan rekomendasi tersebut berisi analisis struktural dan fungsional terkait masalah dan kendala termasuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang 2023.
Kemudian penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik paling mendapat banyak perhatian. Secara struktural dan fungsional keduanya memiliki hubungan saling mempengaruhi, penguatan dan perbaikan kinerja kelembagaan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Peningkatan pelayanan publik harus terus ditingkatkan," katanya.
Sehingga efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tidak sepenuhnya masalah gemuk atau kurusnya struktur birokrasi atau perangkat daerah. Akan tetapi dipengaruhi oleh upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini memiliki korelasi dengan dinamika perubahan fungsional kelembagaan birokrasi.
Oleh karena itu yang perlu dijaga adalah konsistensi dalam upaya dan strategi perbaikan kinerja, pencapaian target dan penyusunan program dan kegiatan.
"Sehingga dampak dan manfaat pembangunan lebih dirasakan oleh masyarakat serta mengurangi deviasi pencapaian visi misi pemerintah daerah," katanya.
Ia menyampaikan, dirinya merasa mendapat kebanggaan yang tinggi dari DPRD, karena dalam catatan dan rekomendasi tidak hanya berisi saran dan koreksi atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dompu 2023, tetapi juga memuat pengakuan dan penghargaan atas prestasi Bupati khususnya dalam tata kelola keuangan dan perbaikan penyediaan pelayanan di bidang kesehatan.
Sebagai buktinya sekarang dua rumah sakit telah mendapat akreditasi Paripuna untuk RSUD Dompu dan akreditasi utama untuk rumah sakit Manggelewa.
“Adanya pengakuan dan penghargaan ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi antara DPRD dengan pemerintah daerah terjadi relasi berimbang dan egaliter dengan tetap dalam mekanisme cek and balance," katanya.
