Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa dampak dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia baru akan terlihat dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode Maret 2025.
“Yang kami rekam dan kami umumkan pada saat ini adalah rekaman hasil Susenas bulan September 2024. Kenaikan UMR kan baru-baru ini di bulan Januari ya mulainya, nanti kami rekam saat Susenas Maret 2025,” kata Amalia Adininggar Widyasanti, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa pihaknya baru akan mengumumkan hasil Susenas Maret 2025 pada Juli mendatang.
Namun, jika melihat hasil Susenas pada September 2024 yang mencatatkan penurunan tingkat kemiskinan, ia menyatakan bahwa kenaikan UMR berpotensi meningkatkan daya beli pekerja, khususnya yang berada di garis kemiskinan atau kelas menengah ke bawah.
Selain memperkuat daya beli, Amalia menuturkan bahwa kenaikan UMR juga dapat meningkatkan taraf hidup para pekerja penerima upah tersebut, karena mereka akan memiliki akses yang lebih baik ke pangan, pendidikan, maupun kesehatan.
“Tentunya kenaikan UMR ini yang bulan September 2024 kan kita melihat diiringi dengan pengendalian inflasi, utamanya adalah inflasi harga bergejolak. Sehingga, dengan demikian, kenaikan UMR yang diiringi dengan pengendalian inflasi ini akan bisa meningkatkan daya beli pekerja,” ujarnya.
Terkait bidang pekerjaan para kepala rumah tangga di Indonesia, Amalia menyatakan bahwa terdapat 61,34 persen rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor informal. Mayoritas dari mereka, yakni 47,34 persen, bekerja di sektor pertanian.
Baca juga: Angka kemiskinan di NTB turun 1 persen
Sementara jika dilihat dari bidang pendidikan, ia mengatakan bahwa 64,15 persen kepala rumah tangga miskin berpendidikan rendah, yakni setingkat SD atau tidak menamatkan pendidikan SD.
“Jadi, kalau lihat gambaran ini, maka secara umum rumah tangga miskin di Indonesia ini didominasi oleh mereka yang kepala rumah tangganya bekerja di lapangan usaha pertanian dan status pekerjaannya informal serta pendidikan kepala rumah tangganya adalah SD ke bawah,” ujarnya lagi.
Baca juga: BPS mencatat kenaikan seribu persen lebih ekspor Bali ke Vietnam
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang, atau turun sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024.
Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2024 mengalami penurunan sebesar 0,46 basis poin dibandingkan dengan Maret 2024, yakni menjadi 8,57 persen dari sebelumnya 9,03 persen.