Mataram, 30/7 (ANTARA) - Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama (Depag) Nusa Tenggara Barat (NTB), membentuk tim audit internal untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran di luar daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) atau yang dikelola sendiri.
"Kami akan perketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran
di lingkungan Kantor Depag kabupaten/kota dan sekolah-sekolah madrasah yang menerima dana bantuan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Depag NTB, HL Suhaimi Izmy, di Mataram, Kamis.
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan anggaran sehingga tidak sampai disalahgunakan untuk hal-hal di luar pemanfaatannya.
Karena, lanjutnya, berdasarkan pengalaman dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektotrat Daerah sebelumnya, ada penggunaan anggaran tidak semestinya.
Karena itu, untuk mengawasi penggunaan anggaran di seluruh Kantor Depag kabupaten/kota dan sekolah madrasah di NTB, Kanwil Depag NTB sepakat membentuk tim audit internal.
"Tim audit itu sudah bekerja dengan menggunakan sistem sampel dan beberapa hari lagi akan masuk ke Kabupaten Lombok Tengah. Hasil temuan sementara tim audit tersebut ternyata cukup memuaskan, bahkan bisa dinilai melebihi hasil audit tim inspektorat," kata Suhaimi.
Namun, katanya menjelaskan, tugas tim audit itu beda dengan inspektorat maupun BPKP karena lebih berfungsi untuk mengingatkan atau meluruskan.
Tim audit internal tersebut memeriksa dokumen laporan pemanfaatan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. "Jangan sampai dalam laporan disebutkan sudah terlaksana dan anggarannya sudah habis, padahal tahun anggaran masih berjalan," ujarnya.
Jika dari hasil pemeriksaan ternyata anggaran tersebut belum sepenuhnya dipergunakan, pihaknya akan mengarahkan penggunaan anggaran tersebut, sehingga betul-betul dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Suhaimi juga menghimbau kepada seluruh Kepala Kantor Depag kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan terhadap sekolah-sekolah madrasah yang belum memperoleh dana bantuan dari pemerintah.
"Jika sampai dengan hari ini ada yang belum menerima dengan alasan dananya belum masuk, saya minta untuk segera diinventarisir," ujarnya.
Dalam menyalurkan bantuan kepada sekolah madrasah, pihaknya bekerjasama dengan pihak perbankan yakni PT Bank NTB dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Kerjasama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) penyaluran bantuan kepada sekolah-sekolah madrasah yang ada di wilayah NTB.
"Jika hasil pengecekan ternyata ada unsur kelambanan atau hal lain yang disebabkan oleh pihak bank, MoU akan kita evaluasi," katanya.(*)