Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendorong pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah setempat agar selaras dengan kebutuhan industri.
"Jadi ceruk pasar yang tersedia ini sangat besar dan ini bisa masuk karena kita menghadapi bonus demografi, di mana usia produktif kita jauh lebih besar dari usia non-produktif. Jadi ada peluang kita masuk," ujarnya di Lombok Tengah, Minggu.
Ia mengatakan hal itu saat silaturahim dengan Keluarga Besar Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur di SMK Negeri 1 Jerowaru, Lombok Timur.
Selain itu, ia berharap, pasar kerja bagi lulusan SMK diarahkan ke negara-negara Asia Pasifik yang memasuki tahap penuaan penduduk, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Baca juga: Sebanyak 40 Tim Futsal Pelajar SMA/SMK se NTB Ikuti seleksi ANC 2024
Oleh sebab itu, Miq Iqbal --sapaan akrabnya-- menekankan bahwa kualitas SMK/SMA dipengaruhi oleh kualitas pendidikan di tingkat SMP.
Oleh karena itu, katanya, intervensi yang dilakukan pemerintah provinsi tidak lepas dari intervensi terhadap SMP dan sederajat.
“Feeder-nya ini juga ikut menentukan seberapa baik kualitas SMA dan SMK. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi tidak lepas dari intervensi terhadap SMP dan sederajat. Mudah-mudahan nanti kita bisa membenahi ini," kata dia.
Terkait dengan pengembangan sekolah luar biasa (SLB), ia menyatakan, akan ada skema khusus. Bentuk intervensi pemerintah provinsi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan di masing-masing SLB, seperti mobilisasi siswa dan sertifikasi tenaga pengajar.
Ia mengatakan hubungan antara Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota terjalin dengan baik, salah satu faktor penguat berupa kebersamaan dalam mengikuti retret di Magelang pada Februari lalu.
"Semangatnya ke depan adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota itu tidak bersaing," ucapnya.
Baca juga: 507 guru honorer SMA/SMK di NTB menuntut kejelasan status PPPK
Untuk itu, ke depan pemerintah akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menyebut tak ada lagi persaingan program.
"Jadi apa yang dilakukan oleh provinsi tidak dilakukan oleh kabupaten/kota, dan apa yang sudah dilakukan kabupaten/kota tidak dilakukan oleh provinsi. Kalaupun kita ingin masuk di program yang sama, harus saling menguatkan," katanya.