Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Raden Rahadian Soedjono menilai pola kerja Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri terukur.
"Ini bisa kita lihat tidak ada hiruk pikuk, namun pergeseran APBD pertama tepat sasaran," ujarnya di Mataram, Jumat.
Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Timur ini menyebut bahwa Gubernur Iqbal mampu memetakan skala prioritas.
"Apa yang disampaikan dari tim transisi kemarin itu tepat. Publik harus diberi informasi utuh soal pergeseran pertama," kata Raden Rahadian Soedjono.
Baca juga: Gubernur Iqbal: RPJMD 2025-2029 peta jalan NTB makmur mendunia
Wakil Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan ini menyebutkan, seperti pemberian bonus atlet PON Aceh-Sumut, ini memang harus disegerakan. Ia pun sempat mendengar, bila diawal hanya terealisasi setengah.
"Ya, jangan lah ditunda lagi mereka sudah bawa harum nama daerah dan Pak Gubernur rupanya paham itu," ujarnya.
Politisi dari partai berlambang Bintang Mercy ini juga memberikan acungan jempol karena dana bagi hasil transfer untuk daerah senilai Rp109 miliar terealisasi.
"Ya, kabupaten/kota pasti membutuhkan suntikan di tengah efisiensi," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Iqbal sebut ada lima rute baru penerbangan ke NTB
Lebih lanjut, dari pembacaannya pergeseran pertama ini sudah berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga menyasar hutang dari pihak ketiga terkait pekerjaan tahun 2024. Termasuk juga tunggakan hutang BPJS dan pembayaran gaji ASN Provinsi NTB.
"Membebaskan dulu semua hutang dan beban itu cara bekerja yang benar. Jangan kita ini bicara program ini dan itu, tapi hutang kita menumpuk," ucapnya.
Rahadian berharap, pada pergeseran APBD kedua kerja dari Gubernur NTB bersama timnya tetap mengacu pada instruksi presiden dan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Dimana pokok-pokok terkait kesehatan, pertanian, pendidikan menjadi fokus.
"Kerja on the track ini harus dilanjutkan di tengah efisiensi kita memang harus punya strategi prioritas," katanya.
Baca juga: Sebanyak 38 pimpinan OPD Pemprov NTB jalani evaluasi kinerja