Bima (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah menyiapkan lahan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto.
"Meski ini baru wacana, kami sangat membuka diri dan telah siap dengan beberapa alternatif lahan," ungkap Wakil Bupati Bima H. Irfan Zubaidi kepada ANTARA, belum lama ini.
Dikatakannya, Pemkab Bima telah mengikuti sosialisasi program tersebut dan sudah berdiskusi secara internal bersama jajarannya guna membahas program tersebut.
"Kalaupun jadi dijalankan, kami sudah siap dengan syarat yang diwajibkan menghibahkan lahan," jelasnya.
Baca juga: Presiden Prabowo putus rantai kemiskinan lewat sekolah berasrama 2025
Lebih lanjut ia menuturkan, program tersebut dibawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Jadi, mereka lah yang menentukan dimana dan seperti apa lahan yang dibutuhkan.
"Ini kan program miliki Depsos, jadi terserah mereka yang menetukan. Kitakan tugasnya menyiapkan lahannya saja dan banyak memiliki lahan yang tersedia," tegasnya.
Sebagai informasi, Pemprov NTB akan mendirikan lima sekolah rakyat yang tersebar di beberapa lokasi seperti di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Pulau Sumbawa.
Baca juga: Mensos-Menteri ATR bahas percepatan sertifikasi lahan SR
Sekolah ini nantinya, dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Tujuannya adalah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi mereka yang kurang mampu. Selain memberikan pendidikan gratis, Sekolah Rakyat juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Sekolah ini, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Adapun Kurikulum SR, akan menggunakan Kurikulum Nasional, namun akan ada penekanan pada pengembangan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Baca juga: DPRD Lombok Tengah dukung pembangunan SR
Baca juga: Lombok Tengah siapkan lahan 10 hektare untuk Sekolah Rakyat