Mataram (ANTARA) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan transformasi ekonomi Nusa Tenggara Barat tidak lagi bergantung terhadap sektor pertambangan mineral.
"Sekarang ini lebih dari 82 persen ekonomi Nusa Tenggara Barat ditopang oleh tambang dan itu tidak boleh dibiarkan. Nusa Tenggara Barat harus perlahan-lahan beralih ke sektor non-tambang, seperti pertanian, peternakan dan perikanan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain di Mataram, Kamis.
Iskandar menuturkan hilirisasi menjadi fokus penting dalam pendekatan kebijakan berbasis agro-maritim di Nusa Tenggara Barat. Panjang garis pantai sejauh 2.333 kilometer yang menyimpan potensi besar saat ini mengalami kendala kapasitas volume ekspor dan pelabuhan.
Baca juga: Dengan pertanian, Ekonomi NTB diprediksi tumbuh tinggi tanpa tambang
Bappeda NTB telah memetakan 38 komoditas utama yang tersebar di berbagai sektor, terutama pertanian dan kehutanan yang menjadi dasar pengembangan agro-maritim. Potensi itu dipetakan sampai ke tingkat desa agar kebijakan dan intervensi program tidak salah sasaran.
"Produk ikan banyak, tapi untuk ekspor butuh pasokan besar dan moda transportasi langsung. Ini pekerjaan rumah untuk Dinas Perhubungan agar bisa fasilitasi kapal ekspor langsung dari Nusa Tenggara Barat," ucap Iskandar.
Pada triwulan I 2025, Badan Pusat Statistik Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara tahunan atau year on year terkontraksi sebesar 1,47 persen akibat tidak ada ekspor produk tambang.
Lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sumber kontraksi paling dalam dengan angka mencapai 6,10 persen, lalu disusul oleh lapangan usaha konstruksi yang juga terkontraksi sebesar 0,16 persen.
Baca juga: DPRD NTB mendorong peningkatan kapasitas produksi smelter PT Amman
Di tengah situasi pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut lapangan usaha pertanian memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,09 persen, lapangan usaha perdagangan sebesar 0,73 persen, dan lapangan usaha lainnya sebesar 1,97 persen.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Agus Hidayatullah menyoroti bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pokok seperti padi atau umbi-umbian, tetapi juga menyangkut aspek produksi, distribusi hingga pengolahan hasil.
“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan hanya dari sisi on-farm, kita juga harus perhatikan aspek off-farm seperti distribusi, pengolahan hasil pertanian dan menghindari food loss,” ujar Agus.
Baca juga: Gubernur NTB: Smelter jadi pintu masuk industri berkelanjutan di Sumbawa Barat
Dia mengungkapkan Nusa Tenggara Barat saat ini menghadapi tantangan keberlanjutan produksi pertanian, salah satunya penggunaan pupuk dan pestisida yang semakin tidak efektif akibat resistensi organisme pengganggu tanaman.
Oleh karena itu, Pemerintah Nusa Tenggara Barat menjadikan agro-maritim bukan sekadar konsep melainkan strategi menuju kemandirian pangan dan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Baca juga: AMMAN mencatatkan pertumbuhan laba bersih 148 persen