Lombok Tengah (ANTARA) - DPRD Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan pembahasan rencana peraturan daerah (Ranperda) terhadap pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dan RPJMD tahun 2025-2029.
Jubir Fraksi Gerindra Lalu Wawan Adiyatma di Lombok Tengah, Rabu menyampaikan bahwa fungsi utama laporan pertanggungjawaban adalah sebagai sarana evaluasi dan juga perbaikan.
Untuk itu mencermati beberapa hal yang perlu dievaluasi dan memerlukan penjelasan seperti laporan realisasi anggaran dimana pendapatan daerah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 2. 685. 754. 476. 568 menjadi Rp 2. 729. 660. 115. 585 atau setara dengan 101,63 persen.
“Hal ini patut di apresiasi, namun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang memuaskan hanya mencapai 87,04 persen. Atau terealisasi Rp 331. 059. 847. 831. Dari yang di targetkan sebesar Rp 380. 346. 200.398," katanya .
Disampaikan juga dalam ABPD 2024 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2. 617. 596. 128.124,98 atau 96,80 persen baik itu belanja operasi, belanja modal maupun belanja tak terduga.
“Artinya masih ada sisa anggaran APBD yang belum terserap seluruhnya karena belum mencapai 100 persen. Hal ini harus menjadi perhatian Pemda,”tegasnya.
Baca juga: Pemkab-DPRD Lombok Tengah sepakati KUA APBD Perubahan 2024
Lebih jauh disampaikan bahwa Pemda telah melakukan investasi jangka panjang melalui penyertaan modal kepada sejumlah BUMD seperti PT Bank NTB Syariah, PT. BPR NTB, PDAM Tirta Ardhia Rinjani dan Jamkrida NTB Bersaing mencapai Rp 143 milyar lebih, namun menurutnya dewan belum mendapatkan laporan berapa laba atau keuntungan yang diperoleh Pemda dari penyertaan modal tersebut.
“Selanjutnya terkait dengan Silpa yang cukup tinggi mencapai Rp 135. 341. 420. 443. 76 apa penyebabnya," katanya .
Termasuk terdapat sejumlah aset tak bergerak milik Pemda seperti bangunan atau gedung yang masih terbengkalai sebut saja Pasar Seni Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur dan juga pasar rakyat di Perbatasan Kuripan Lombok Barat dengan Desa Labulia Kecamatan Jonggat yang terbengkalai padahal biaya pembangunan mencapai miliaran rupiah.
Termasuk terhadap aset bergerak milik Pemda seperti kendaraan dinas roda dua dan roda empat serta aset bergerak lainnya, ia menyarankan sebaiknya di perbaiki dan kalaupun tidak bisa diperbaiki dan memerlukan biaya besar maka sebaiknya di lelang ataupun dihibahkan ke yayasan ataupun lembaga.
“Hal itu dinilai lebih bermanfaat ketimbang dibiarkan menjadi besi tua tak berguna,”tegasnya.
Baca juga: PAD Lombok Tengah 2024 ditarget bertambah Rp61 miliar
Ia juga menyoroti terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan di Lombok Tengah sudah memenuhi standar teknis yang sudah di tentukan sesuai aturan yang berlaku, namun demikian terhadap kualitas pengerjaan harus terus ditingkatkan termasuk juga beberapa ruas jalan kabupaten perlu ditingkatkan.
“Kemudian terkait dengan Ranperda RPJMD, fraksi Partai Gerindra secara umum mendukung pentingnya dokumen RPJMD sebagai arah kebijakan pembangunan daerah, serta menekankan perlunya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan pelaksanaan program-program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran,”ucapnya.
Ia memastikan Fraksi Gerindra sangat mengatensi tuntutan masyarakat, saat ini masih didominasi tuntutan berupa peningkatan infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan sumber daya manusia. Hal itu tidak lepas dari kondisi beberapa ruas jalan yang masih rusak, gedung sekolah yang rusak berat, sedang maupun rusak ringan.
“Demikian juga untuk fasilitas kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk ditingkatkan. Oleh karena itu Fraksi Gerindra berharap dalam penyusunan dokumen ini diharapkan bisa memprioritaskan program yang dibutuhkan masyarakat," katanya.
Baca juga: Rancangan KUA dan PPAS APBD 2024 Mulai Dibahas