Pemprov Aceh belajar stop BABS di Kabupaten Sumbawa Barat
Kamis, 28 Februari 2019 0:21 WIB
Danrem bersama rombongan yang didampingi Bupati, Wakil Bupati dan Kapolres Sumbawa Barat ikut terlibat bersama masyarakat Desa Sapugara Bree, ikut serta dalam kegiatan gotong-royong membangun jamban. (1)
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Aceh belajar Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat.
Dipilihnya KSB menjadi tempat belajar BABS itu mengingat keberadaannya, satu dari 13 kabupaten/kota yang sudah tuntas BABS dan satu-satunya di Provinsi NTB.
Kepala Bagian Pembinaan Administrasi, Infrastruktur dan Jasa Konstruksi Pemprov Aceh Farid Wajdi melalui siaran pers yang diterima Antara, Rabu (27/2) malam, menyebutkan maksud dan tujuanya bersama rombongan ke KSB adalah belajar tentang keberhasilan KSB menjadi Kabupaten BABS atau Open Defication Free/ODF.
Seperti apa Bupati dan Wakil Bupati dan jajaran melaksanakan mensukseskan BABS. Bagaimana kerja sama dengan stakeholders lainnya di KSB. Kemudian bagaimana soal pendanaan. "Kami ingin mendapatkan ilmu untuk ditularkan di 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dalam mensukseskan ODF seperti KSB," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin menjelaskan stop BABS adalah komitmen Bupati dan Wakil Bupati KSB.
Untuk mensukseskannya, instrumen dibentuk, mulai dari peraturan yakni Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong/PDPGR, katanya.
Selanjutnya membentuk Kordinator di tingkat Kabupaten serta membentuk Agen Gotong Royong sebagai penggerak gotong royong mulai dari tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Peliuk (gabungan dua atau tiga Rukun Tetangga) yang seluruhnya berjumlah 1.045 orang.
Ditambah anggota Polri dan TNI, yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas. "Dari instrumen ini kemudian gotong royong digerakkan, anggarannya dari APBD, sehingga pada 100 hari pertama pemerintahan kami berhasil membuat jamban warga miskin sebanyak 6.212," katanya.
Dari keberhasilan tersebut, datanglah apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari organisasi Leprid, Gubernur NTB hingga Kementerian Kesehatan, katanya.
Setelah mendapat penjelasan tetang keberhasilan KSB menjadi Kabupaten ODF, Rombongan Pemprov Aceh didampingi tim Pemerintah KSB melakukan peninjauan lapangan.
Peninjauan dilaksanakan di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang dan Desa Lampok Kecamatan Brang Ene. Pemerintah NAD, UNICEF-PBB, Yayasan Aceh Hijau dan Baitul Mal Pemprov Aceh ingin mengetahui seperti apa jamban yang dibangun Pemerintah KSB yang dilaksanakan secara gotong royong.
Dipilihnya KSB menjadi tempat belajar BABS itu mengingat keberadaannya, satu dari 13 kabupaten/kota yang sudah tuntas BABS dan satu-satunya di Provinsi NTB.
Kepala Bagian Pembinaan Administrasi, Infrastruktur dan Jasa Konstruksi Pemprov Aceh Farid Wajdi melalui siaran pers yang diterima Antara, Rabu (27/2) malam, menyebutkan maksud dan tujuanya bersama rombongan ke KSB adalah belajar tentang keberhasilan KSB menjadi Kabupaten BABS atau Open Defication Free/ODF.
Seperti apa Bupati dan Wakil Bupati dan jajaran melaksanakan mensukseskan BABS. Bagaimana kerja sama dengan stakeholders lainnya di KSB. Kemudian bagaimana soal pendanaan. "Kami ingin mendapatkan ilmu untuk ditularkan di 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dalam mensukseskan ODF seperti KSB," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin menjelaskan stop BABS adalah komitmen Bupati dan Wakil Bupati KSB.
Untuk mensukseskannya, instrumen dibentuk, mulai dari peraturan yakni Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong/PDPGR, katanya.
Selanjutnya membentuk Kordinator di tingkat Kabupaten serta membentuk Agen Gotong Royong sebagai penggerak gotong royong mulai dari tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Peliuk (gabungan dua atau tiga Rukun Tetangga) yang seluruhnya berjumlah 1.045 orang.
Ditambah anggota Polri dan TNI, yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas. "Dari instrumen ini kemudian gotong royong digerakkan, anggarannya dari APBD, sehingga pada 100 hari pertama pemerintahan kami berhasil membuat jamban warga miskin sebanyak 6.212," katanya.
Dari keberhasilan tersebut, datanglah apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari organisasi Leprid, Gubernur NTB hingga Kementerian Kesehatan, katanya.
Setelah mendapat penjelasan tetang keberhasilan KSB menjadi Kabupaten ODF, Rombongan Pemprov Aceh didampingi tim Pemerintah KSB melakukan peninjauan lapangan.
Peninjauan dilaksanakan di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang dan Desa Lampok Kecamatan Brang Ene. Pemerintah NAD, UNICEF-PBB, Yayasan Aceh Hijau dan Baitul Mal Pemprov Aceh ingin mengetahui seperti apa jamban yang dibangun Pemerintah KSB yang dilaksanakan secara gotong royong.
Pewarta : Antara
Editor : Riza Fahriza
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pusat mengalokasikan Rp6 miliar untuk program sanitasi di Lombok Tengah
22 April 2022 15:09 WIB, 2022
Baznas Mataram bantu membangun jamban dukung setop BAB sembarangan
09 September 2021 19:41 WIB, 2021
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
Anggota DPD RI Lia Istifhama apresiasi program revitalisasi sekolah, Jatim tertinggi usulan Nasional
30 January 2026 17:35 WIB
Senator Lia Istifhama: Penyederhanaan verifikasi BPJS perkuat perlindungan dana jamaah haji
30 January 2026 17:29 WIB