TP PKK siap dukung Mataram setop BABS

Mataram (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, siap mendukung mewujudkan Mataram setop buang air besar sembarangan (BABS) atau ODF (open defecation free).

"Untuk mencapai target Mataram setop BABS itu, kami gencarkan sosialisasi melalui kader terutama di delapan kelurahan yang masih teridentifikasi melakukan BABS," kata Ketua TP PKK Kota Mataram Hj Kinnastri Mohan Roliskana di Mataram, Selasa.

Pernyataan itu disampaikannya seusai menghadiri kegiatan Penilaian Sanitasi Total Berbasis Mayarakat (STBM) Award kategori percepatan ODF tingkat nasional tahun 2021 bertempat di Aula Pendopo Wali Kota Mataram.

Data dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, tercatat dari 50 kelurahan di Kota Mataram teridentifikasi 42 kelurahan sudah dinyatakan ODF.

Sementara delapan kelurahan lainnya masih ditemukan perilaku warga yang melakukan BABS, antara lain di Kelurahan Sekerbela, Mataram, Karang Pule, Jempong Baru, Dasan Cermen, Punie, dan Kelurahan Pagesangan.

Kinnastri mengatakan, kelurahan yang teridentifikasi masih BABS itu rata-rata berada di kawasan pinggir kali dan kawasan padat penduduk sehingga membutuhkan intervensi secara masif baik untuk penyediaan fasilitas maupun edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi melakukan BABS.

"Selain perilaku, kendala setop BABS ini adalah ketersediaan fasilitas. Rumah warga sudah berada di kawasan padat penduduk, jadi untuk menambah atau membuat fasilitas seperti jamban mereka kesulitan," katanya.

Oleh karena itu, tambah Kinnastri, dalam hal ini perlu kerja sama lintas sektor terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut secara permanen agar ke depan Kota Mataram bisa menjadi kota nol BABS.

Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Mataram Lalu Satria Utama sebelumnya juga mengakui, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan jamban keluarga guna mewujudkan ODF ini adalah keterbatasan lahan warga, sehingga diperlukan solusi dalam bentuk lain.

"Misalnya bagi warga yang tidak punya lahan membangun 'septic tank' akan dibangun secara komunal. Solusi ini segera kita bahas dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar akhir tahun ini Mataram berstatus 100 persen ODF," katanya.

Menurutnya, jumlah kepala keluarga (KK) dalam setiap lingkungan pada delapan kelurahan yang belum ODF tersebut sebenarnya sangat kecil yakni sekitar 2-4 KK.  

"Inilah yang menjadi tantangan kita, untuk melakukan percepatan ODF melalui pembangunan jamban keluarga sesuai standar sanitasi yakni dengan menggunakan 'septic tank' dan resapan agar bisa dibersihkan 2-3 tahun sekali," katanya.