Sumbawa Barat (ANTARA) - Kementerian Kesehatan RI menargetkan angka nol buang air besar sembarangan (BABS) dan 15 persen akses sanitasi aman pada Tahun 2024.
Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, adalah satu dari 15 persen wilayah yang dinyatakan memiliki sanitasi aman.
Bahkan, kabupaten itu menjadi wilayah pertama yang sudah menuntaskan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), hingga tercatat pada Museum Rekor Indonesia (MURI).
Hal tersebut tampak saat Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) Indonesia melakukan kunjungan ke Desa Sermong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
Kepala Desa Sermong Rosidi mengatakan warga memulai komitmennya terhadap sanitasi aman dengan gotong-royong dan hampir semuanya dikerjakan swadaya. Kurang dari satu bulan, mereka sudah menyediakan instalasi sanitasi aman.
Sanitasi baik tersebut tampak dari tiap rumah yang memiliki saluran resapan air dan tangki septik, sehingga limbah cair rumah tangga tidak mengalir langsung ke drainase.
Kemudian tiap limbah cair rumah tangga akan disedot oleh petugas instalasi pengolahan lumpur tinja "Go Pinki," untuk kemudian diolah menjadi pupuk yang menyuburkan perbukitan.
Sementara, saluran drainase warga cenderung kering, dan dipersiapkan untuk mengalirkan air apabila terjadi hujan deras.
Selain itu, meski tong sampah tidak tampak di depan rumah, warga terbiasa mengumpulkan sampah dan menyimpannya di belakang rumah, sebelum menuju tempat pembuangan akhir.
Desa Sermong adalah salah satu wilayah advokasi UNICEF Indonesia guna percepatan lima pilar STBM, melalui layanan air, sanitasi dan kebersihan (WASH).
Namun untuk mewujudkan sanitasi layak dan aman, peran warga yang didorong oleh komitmen pemerintah daerah adalah yang paling utama.
Komitmen STBM
Bupati Sumbawa Barat Musyafirin mendapatkan laporan-laporan penyakit berbasis lingkungan akibat perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Maka, komitmen mewujudkan STBM dilakukan pada awal masa jabatannya.
Dalam upaya tersebut, pemkab mengoptimalkan instrumen-instrumen untuk mendekatkan program STBM kepada masyarakat, lewat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
Hal itu, kemudian dibuat sebagai cikal bakal untuk membuat peraturan daerah tentang pemberdayaan gotong royong. Jadi gotong-royong diberdayakan untuk melakukan kerja-kerja yang memang membutuhkan kerja-kerja partisipatif dan kolaboratif.
Program tersebut melibatkan 700 agen-agen gotong royong, serta melibatkan aparatur sipil negara.
Langkah awal dilakukan program jambanisasi, dengan sekitar 6.000 jamban dilakukan intervensi di seluruh desa, dan pembuatan tangki septik aman, kurang dari setahun.
Pendekatan kultural juga dilakukan Pemkab Sumbawa Barat untuk membuat masif program STBM melalui khutbah Shalat Jumat. Seluruh dai diminta menyampaikan khutbah dengan satu tema tersebut.
Selain itu, forum Yasinan setiap malam Jumat menjadi instrumen pengaduan masyarakat kepada Pemkab Sumbawa Barat. Dari sana, pemerintah daerah \mengontrol sejauh mana pelaksanaan STBM dan upaya mempercepat pemenuhan hak-hak dasar mereka.
Percepatan STBM dan intervensi jambanisasi tersebut, selain menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), juga menggunakan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Hasilnya, berdasarkan data capaian program Kabupaten Sumbawa Barat terhadap penurunan penyakit berbasis lingkungan, pada data awal 2016 dan terakhir 2022, penurunan angka diare 70,99 persen, disentri 56,50 persen dan malaria 63,23 persen.
Sementara, penyakit demam tifoid dan pneumonia turun 100 persen. Total penurunan secara keseluruhan sebesar 5,492 kasus.
Angka stunting atau tengkes di wilayah tersebut menurun drastis. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI), angka tengkes dari tahun 2019 mencapai 33,40 persen, pada tahun 2023 menjadi 10,5 persen.
Cakupan air bersih di wilayah itu sudah 100 persen. Hampir 74 persen air perpipaan dan 24 persen sumur galian, sementara air baku sudah sangat berkecukupan dari Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Tiu Suntuk.
Pemkab SUmbawa Barat meyakini pemenuhan hak-hak dasar masyarakat agar lepas dari BABS dan membentuk sanitasi layak harus dikerjakan secara kolaboratif, baru membangun pemerintahan terbuka.
Kesuksesan program Gotong-Royong mewujudkan STBM, menjadi praktik baik dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibawa ke sejumlah forum dunia dan memenangi penghargaan.
Kabupaten itu menjadi juara pertama ajang World Innovation Spotlight Award Open Government Partnership (OGP) 2021 di Korea Selatan, dan membawa hasil lanjutan praktik tersebut pada Open Government Partnership (OGP) Global Summit di Estonia.
Pemkab akan membawa praktik baik tersebut untuk menjadi pembicaraan di tingkat Forum Air Dunia (Word Water Forum) di Bali pada 18-25 Mei, guna mendorong pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut.
Dukungan layanan
Seiring program jambanisasi pemerintah daerah pada rumah-rumah warga, UNICEF melalui layanan WASH memberikan aspek penting dalam mencegah infeksi, mengurangi resistensi antimikroba, mengakhiri kematian ibu dan bayi baru lahir yang dapat dicegah, dan merespons wabah dan keadaan darurat di wilayah itu.
Dukungan UNICEF yang diberikan dalam program WASH berupa pelatihan pelaksana sanitasi dan penggerak masyarakat.
Selain itu, badan PBB tersebut memberikan asistensi teknis kepada pemerintah daerah, desa, dan puskesmas, mulai dari asesmen, perencanaan, advokasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait WASH.
Advokasi yang dilakukan adalah tentang pencapaian buang air besar nol (BASNO) di Nusa Tenggara Barat agar terwujud penghentian kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) 100 persen, dan optimalisasi pengelolaan sanitasi aman di kabupaten tersebut.
Sanitasi aman juga diterapkan pada sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat, guna pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI).
Untuk mendukung hal tersebut, UNICEF melakukan pendekatan WASH FIT, (Alat Peningkatan Air dan Sanitasi untuk Fasilitas Kesehatan), alat manajemen berbasis risiko untuk fasilitas layanan kesehatan, yang mencakup aspek utama, yakni air, sanitasi, kebersihan tangan, kebersihan pembersihan lingkungan, pengelolaan limbah layanan kesehatan dan aspek-aspek tertentu dari energi, bangunan dan manajemen fasilitas, dengan mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim dan inklusi.
WASH FIT dilaksanakan dengan lima tahapan termasuk pembentukan tim dan pelatihan, penilaian, analisa risiko, perencanaan dan pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
Spesialis Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH) UNICEF Indonesia Muhammad Zainal mengatakan UNICEF dengan Kementerian Kesehatan telah mendukung 146 puskesmas untuk meningkatkan fasilitas air dan sanitasi.
World Water Forum
Pendekatan WASH FIT (Alat Peningkatan Air dan Sanitasi untuk Fasilitas Kesehatan) diselenggarakan di 12 Kabupaten dan tujuh provinsi.
Menjelang World Water Forum, program WASH di NTB akan menjadi agenda yang akan dibahas bersama pemimpin dunia lainnya.
Program WASH menjadi salah satu agenda yang akan dibahas, misalnya bagaimana komitmen para pemerintah negara untuk mendorong kerja sama mengatasi masalah air dan juga sanitasi.
Layanan WASH pada fasilitas kesehatan dan sanitasi di unit pendidikan, yang selama ini berlangsung di NTB, sejalan dengan topik yang akan dibahas dalam forum tersebut.
Program WASH untuk mendukung sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Provinsi NTB telah dimulai sejak 2017, guna percepatan open defecation free, atau stop BABS.
Alhasil NTB menjadi provinsi kedua di Indonesia yang berhasil mencapai ODF, atau stop BABS.
Dukungan UNICEF untuk kegiatan STBM di NTB menyambut Forum Air Dunia, selain mengangkat tema "Water for Shared Prosperity,” WWF ke-10 akan fokus membahas empat aspek, yaitu konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam.
Forum itu juga akan membahas berbagai praktik baik dalam pengupayaan ketahanan air, termasuk STBM yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah Sumbawa Barat.
