Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Arief Wisnu Cahyono menilai perlu adanya satu kementerian/lembaga khusus yang menangani masalah air dan sanitasi.
"Kami dari teman-teman PDAM membutuhkan satu langkah, baik dari kami sendiri selaku operator sampai pemerintah selaku regulator," ujar Wisnu dalam keterangannya di acara World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali, Minggu.
Menurutnya, pemerintah punya target akses air minum perpipaan 100 persen pada 2045. Sementara realisasi saat ini baru mencapai 19,76 persen dari target 30 persen di 2024.
"Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar," kata Wisnu yang juga Direktur Utama PDAM Kota Surabaya ini.
Baca juga: WWF rumuskan prioritas krisis air di empat kawasan
Wisnu lantas mengajak para pelaku usaha di bidang air dan pemerintah lebih sering duduk bareng. Namun, tidak hanya sekadar membangun wacana saja.
"Saya kira kalau harus transformasi berkaca dari banyak negara lain yang melakukan presentasi pada saat water forum ini, mereka punya satu kementerian khusus yang dedicated mengintegrasikan antara sumber daya air baku ke sanitasi," katanya.
Bahkan, lanjut dia, pembangunan damnya kalau dlihat di Korea dan Portugal, dikelola oleh satu badan/lembaga khusus. Kalau mau lebih cepat lagi memang perlu dibentuk kementerian yang mengurusi air dan sanitasi," ucapnya.
Baca juga: Misi penyelamatan danau di WWF Ke-10
Menurut dia, pengurusan soal air saat ini masih bercabang di banyak instansi. Sebut saja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Kementerian PUPR untuk urusan teknis, dan Kementerian Dalam Negeri untuk sisi administrasi.
"Saya kira ini perlu segera (dipermudah). Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi ini adalah momen yang kami sampaikan juga di forum secara resmi, rekomendasi pembentukan Kementerian air dan sanitasi," ungkapnya.
Terkait sosok yang ideal jadi Menteri Air dan Sanitasi, Wisnu meminta itu berasal dari golongan profesional dan juga peduli air.
"Tidak hanya di sektor air minum seperti PDAM, tetapi dari air baku sampai kemudian sanitasinya. Air baku dari hulunya, harus dibangun damnya, infrastrukturnya harus dipahami juga. Kemudian sumber daya airnya secara nasional, menangani banjir, sampai ke sanitasi di perkotaan," tuturnya.
"Harus profesional. Kami tidak bisa menyebut nama, tapi mungkin saya kira ada lah orang yang kompeten yang bisa isi kursi tersebut," kata Wisnu.
Baca juga: Berbagi praktik baik rekayasa air dalam ajang WWF di Bali
Berita Terkait
Trafik broadband Telkomsel tumbuh 43 persen saat World Water Forum 2024 di Bali
Jumat, 31 Mei 2024 21:27
KTT WWF Ke-10 di Bali selesai, PLN sukses kawal kelistrikan tanpa kedip
Senin, 27 Mei 2024 11:49
Catching up on 10th World Water Forum
Minggu, 26 Mei 2024 7:33
Menyerukan sistem peringatan dini bencana di WWF Ke-10
Minggu, 26 Mei 2024 5:35
Berbagi praktik baik rekayasa air dalam ajang WWF di Bali
Jumat, 24 Mei 2024 7:05
Misi penyelamatan danau di WWF Ke-10
Jumat, 24 Mei 2024 6:58
WWF Ke-10 rumuskan prioritas di empat kawasan
Jumat, 24 Mei 2024 6:48
WWF rumuskan prioritas krisis air di empat kawasan
Jumat, 24 Mei 2024 6:18