Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat pengelolaan satu data dan informasi pembangunan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah Muhammad di Lombok Tengah, Selasa, menyampaikan pendampingan dari BPS akan meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.
"Artinya ketika data dibina oleh BPS, maka bisa dipertanggungjawabkan," katanya saat acara penandatanganan perjanjian kerja sama di kantor Bupati Lombok Tengah.
Ia mengatakan data BPS digunakan secara nasional, masalah saat ini adalah data yang tidak terbarukan. "Harapannya, ke depan pembaruan data bisa dilakukan secara triwulan," ujarnya.
Sementara it, Kepala BPS Lombok Tengah Syawaluddin Siregar menjelaskan kerja sama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Bupati Lombok Tengah dan Kepala BPS Provinsi NTB pada 6 Maret 2025.
"Kerja sama ini mencakup edukasi statistik oleh BPS dan publikasi oleh Diskominfo Lombok Tengah," katanya.
Baca juga: Data tunggal sosial ekonomi nasional jadi acuan bansos di Mataram
Ia mengatakan program yang dilaksanakan ini intinya hanya satu untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.
"Ini dimulai dari penerapan satu data desa Lombok Tengah, sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang saat ini sudah berlaku," ucapnya.
Ia mengatakan perjanjian ini untuk mensinergikan sumber daya antara Diskominfo Lombok Tengah dan BPS dalam mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik, pembinaan statistik sektoral, pemanfaatan data secara lintas sektor, pengembangan sistem informasi statistik melalui portal Satu Data Lombok Tengah. "Serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik," katanya.
Dengan terbangunnya kerja sama ini, kata dia, Pemkab Lombok Tengah menargetkan ketersediaan data yang lebih lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, dan berkesinambungan guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah.
"Ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah," katanya.
Baca juga: Bapanas menyiapkan satu data pangan perkuat koordinasi antarinstansi
