Data tunggal sosial ekonomi nasional jadi acuan bansos di Mataram

id Dinas Sosial,satu data tunggal,kemiskinan ,Kota Mataram

Data tunggal sosial ekonomi nasional jadi acuan bansos di Mataram

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Samsul Adnan. ANTARA/Nirkomala.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai program bantuan sosial dari pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Mataram, Jumat, mengatakan, sebanyak 63 pendamping program keluarga harapan (PKH) sudah mendapatkan pelatihan untuk melakukan pencacahan data tersebut.

"Kemarin (Kamis 27/2/2025), 63 pendamping PKH sudah dilatih metode pencacahan, untuk mendapatkan satu data tunggal dari enam sumber database penanganan sosial," katanya.

Sebanyak enam database tersebut antara lain, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), kemiskinan ekstrem, data PLN, Regsosek, dan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Baca juga: Dinsos NTB dan BPS berkolaborasi perbaiki data kemiskinan

Masyarakat yang masuk dalam data-data tersebut, akan digabung dan disinkronkan sehingga menjadi satu data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

"Ke depan tidak ada lagi perbedaan data dalam pelaksanaan berbagai program sosial, baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," katanya.

Berdasarkan DTKS, katanya, tercatat sekitar 192.000 jiwa atau sekitar 45,1 persen dari total jumlah penduduk Kota Mataram sebanyak 426.000 jiwa.

Baca juga: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional digunakan mulai April 2025

DTKS ini berdasarkan kategori penilaian antara lain, kondisi rumah, penghasilan, kemampuan daya beli, pekerjaan tetap atau tidak.

Akan tetapi sebelum dilakukan pencacahan, pihaknya belum bisa memprediksi apakah data yang akan dihasilkan akan bertambah atau berkurang dari DTKS yang ada saat ini.

"Karena itu, kita tunggu informasi selanjutnya untuk tahapan kegiatan pencacahan," katanya.

Pasalnya sejauh ini, tambah Samsul, informasi untuk kegiatan pencacahan juga belum dipastikan pemerintah pusat, yang jelas para petugas sudah memberikan pelatihan metode dan sistem pencacahan.

Baca juga: DTSEN merevolusi sistem data sosial ekonomi bangsa