Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Pusat menggelontor dana Rp6 miliar untuk program sanitasi sebagai bentuk komitmen mengubah perilaku buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB)
"Program sanitasi ini salah satu upaya untuk untuk mendorong masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan sebagai desa yang sadar jamban, sehingga terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Supardiono di kantornya di Praya, Jumat.
Pada 2022 program sanitasi tersebut tersebar di 10 Desa di antaranya, Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata, Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang, Desa Stiling, Stanggor, Truwai, Loang Maka, Batutulis, Kelurahan Gerantung dan Desa Sukerara.
"Dari 127 desa di Lombok Tengah, tahun ini ada 10 desa yang mendapatkan program sanitasi dari pemerintah pusat. Total yang akan di diberikan pada desa ini sebanyak 700 unit lebih," katanya.
Untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut, pemerintah daerah sedang turun melakukan sosialisasi pada masyarakat yang mendapatkan bantuan. Anggaran program tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 6 miliar dengan pengerjaan swakelola langsung oleh masyarakat penerima bantuan nantinya.
"Program ini sama seperti dengan sebelumnya. Anggaran dalam satu pengerjaan sebesar Rp 7 juta," katanya.
Program sanitasi ini diberikan, selain untuk mendukung desa agar bisa ODF, juga untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka stunting.
Pasalnya, program sanitasi ini, sebagai salah satu aspek pembangunan berfungsi menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.
"Kami harapkan dengan pembangunan sanitasi ini. Pola hidup masyarakat nantinya akan semakin tambah sehat dan akan mengurangi angka stunting," katanya.
Dalam pengerjaan sanitasi ini, pihaknya nanti akan memberikan pengawasan yang ketat, agar pengerjaan bisa berjalan sesuai harapan bersama.
"Jika dilakukan dengan cara yang baik, maka hasil akhirnya akan menjadi baik bagi masyarakat," katanya.*
Berita Terkait
Kejaksaan minta PUPR Kota Bima serahkan dokumen pengelolaan limbah domestik
Kamis, 10 Oktober 2024 15:38
TPST Mataram jadi lokasi "workshop" sanitasi lima provinsi
Selasa, 17 September 2024 14:58
PLN Peduli Berikan Bantuan Sanitasi Air Bersih di Kawasan Pengembangan PLTP Ulumbu
Rabu, 28 Agustus 2024 9:01
Kepala BKKBN minta kepala desa perhatikan sanitasi yang tak layak
Senin, 15 Juli 2024 5:19
Sekretaris Perpamsi: Perlu menteri khusus tangani masalah air dan sanitasi
Minggu, 26 Mei 2024 17:24
Program WASH UNICEF di NTB beri kontribusi untuk WWF
Sabtu, 4 Mei 2024 8:13
Kemen PUPR sebut WWF percepat realisasi target SDGs
Kamis, 25 April 2024 18:05
PUPR mendukung sarana prasarana sanitasi dan air saat mudik Lebaran
Selasa, 9 April 2024 5:35