Bima (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Rakyat dan Tim Teknis dari OPD terkait untuk mendukung Sekolah Rakyat.
"Agar program ini dapat segera direalisasikan, Pemkab Bima akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Rakyat dan Tim Teknis dari OPD terkait, untuk turun lapangan melakukan survei pada lahan 7,2 hektar (ha) yang disediakan di Desa Pandai, Kecamatan Woha," ungkap Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaedy dalam keterangannya di Bima, Jumat.
Dikatakannya, pembangunan sekolah rakyat bertujuan mewujudkan visi mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus mata rantai kemiskinan.
"Secara tegas, kami menyatakan kesiapan dan komitmen jajaran pemerintah kabupaten Bima dalam mendukung hadirnya program Sekolah Rakyat," ujarnya.
Baca juga: Lahan untuk Sekolah Rakyat di Bima sudah disiapkan
Wabup berharap, dengan persiapan yang matang dan kelengkapan dokumen yang terpenuhi, usulan lokasi sekolah tersebut dapat terwujud dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Bumi Maja Labo Dahu ini.
"Hal terkait dengan syarat-syarat akan dikaji secara bersama termasuk surat komitmen dari Pemkab Bima menyangkut fasilitasi pendidikan sekolah dimaksud," paparnya.
Baca juga: DPRD Lombok Tengah dukung pembangunan SR
Pada kesempatan tersebut, politisi senior PKS ini meminta Kadis PUPR dan Perkim segera menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk ketersediaan lahan, akses jalan dan jembatan.
"Untuk Dinas Sosial mencari calon siswa dari keluarga miskin serta Dikbudpora mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB Kementerian PUPR RI, Agung Setiawan yang hadir dengan Tim Bappeda Provinsi NTB menjelaskan, pihak Pemprov NTB melalui Bappeda dalam tahap perencanaan teknis akan menghibahkan tanah sesuai syarat pembangunan yang berlokasi di Kecamatan Woha.
Hadir dalam rapat tersebut, Staf Ahli Bupati Iwan Setiawan, Kepala Dinas PUPR Suwandi, Kadis Dikbudpora Zunaidin, Kadis Sosial Tajudin dan para pejabat dinas terkait lainnya.
Baca juga: Presiden Prabowo apresiasi pemerintah daerah siapkan lahan SR
Baca juga: Lombok Tengah siapkan lahan 10 hektare untuk Sekolah Rakyat
Baca juga: Presiden Prabowo putus rantai kemiskinan lewat sekolah berasrama 2025
Baca juga: Mensos Gus Ipul ungkap progres Sekolah Rakyat
