Warga Dompu keluhkan kelangkaan dan mahalnya harga elpiji

id Kabupaten Dompu,elpiji,warga dompu,kenaikan elpiji

Warga Dompu keluhkan kelangkaan dan mahalnya harga elpiji

Pendistribusian elpiji 3 kilogram ke salah satu pengecer di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. ANTARA/Nirkomala.

Dompu (ANTARA) - Warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga elpiji 3 kilogram yang berlangsung dalam beberapa minggu terakhir ini.

“Sekarang sulit kita dapatkan di pengecer. Kita hanya bisa dapat di kios-kios dengan harga Rp.45.0000 sampai Rp.50.000," kata Sry salah satu warga di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo kepada ANTARA, Jumat.

Ia menjelaskan, biasanya di pengecer per tabungnya itu Rp25.000 dibeli. Tapi sekarang susah kita dapatkan.

"Harga Rp.25.000 per tabung, itu alasan pengecer mereka dibebani juga Rp.50.000 per sekali turun dari mobil agen yang bawa gas tersebut," jelasnya.

"Saking langkanya, sampai saya cari hingga di cabang Banggo, Manggelewa. Tau-taunya harga sampai Rp.50.000 juga," sambungnya.

Hal senada pun disampaikan, Siti Aminah warga Desa Doropeti, Kecamatan Pekat dan Nurul di Desa Rasabou, Kecamatan Huu.

"Sekarang kosong di pengecer, yang ada hanya di kios saja. Tapi harganya sampai Rp50.000,” ujarnya.

Baca juga: Masyarakat di Dompu diminta jadi volunter awasi penyaluran elpiji

Sementara itu, sejumlah warga di Kecamatan Woja mengaku harus antre berjam-jam demi mendapatkan satu tabung gas elpiji. Bahkan, tidak sedikit yang pulang dengan tangan hampa karena pasokan yang terbatas.
"Kami curiga gas subsidi ini banyak yang digunakan oleh pelaku usaha besar,” tegas Rahmat, seorang petani di Kandai.

Keluhan warga ini telah sampai ke telinga Ketua DPRD Dompu, Muttakun.

" Sejak empat tahun lalu saat saya masih menjadi Ketua Komisi I, kenaikan harga jauh di atas HET terus berulang," bebernya.

Baca juga: Penggunaan elpiji subsidi bagi pengusaha di NTB ditertibkan

Bahkan pengawasan, lanjut politisi senior NasDem ini, DPRD lalu telah dilakukan melalui sidak dengan waktu dan tenaga yang terbatas serta jumlah pangkalan juga wilayah penyaluran ke lokasi yang begitu luas.

"Tidak efektif jika hanya mengandalkan pengawasan oleh Disperindag dan Wakil rakyat, sehingga memerlukan pelibatan volunteer (relawan) untuk ikut mengawasi penyaluran gas ini," pintannya.

Para ibu rumah tangga berharap, ada tindakan cepat dari pemerintah, baik dari sisi distribusi maupun pengendalian harga.

“Gas ini kebutuhan pokok. Kami bukan minta gratis, tapi setidaknya jangan sampai langka dan mahal seperti ini,” pungkas Yati.

Baca juga: Pemkab Bima gelar sidak penggunaan elpiji 3 kilogram bersubsidi
Baca juga: Pemkot Bima tambah pasokan 2.240 tabung elpiji 3 kilogram
Baca juga: Pembelian elpiji dengan KTP diterapkan di Lombok Tengah

Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.