Mataram (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati di Mataram, Rabu, mengatakan, evaluasi tersebut dimaksudkan agar target menyediakan makanan sehat bagi peserta didik benar-benar tercapai.
"Kami tidak ingin, program yang digagas pemerintah justru merugikan siswa jika makanan yang disajikan tidak layak konsumsi," katanya.
Baca juga: BGN dan DPR edukasi warga Mataram terkait program makan bergizi gratis
Hal tersebut disampaikan setelah pihaknya menerima banyak laporan dari orang tua murid mengenai makanan hampir basi atau tidak segar yang diterima siswa.
Terhadap hal tersebut, guru, Dinas Kesehatan, serta pemerintah harus lebih serius mengawasi pelaksanaan program tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap peserta didik.
"Jangan sampai anak-anak malah sakit karena mengonsumsi makanan tidak layak," katanya.
Terkait dengan hal itu, Nyayu mengusulkan agar bantuan dialihkan dalam bentuk uang tunai, agar orang tua bisa membeli makanan sesuai selera dan kebutuhan gizi anak.
Baca juga: Soal kualitas MBG di Mataram, begini respons Dinkes
Dengan uang Rp10.000 per anak, orang tua lebih tahu menu apa yang disukai anaknya. Apakah daging, ayam, ikan, tahu, tempe, serta sayur-sayuran.
"Tetapi, sekolah harus tetap memantau kandungan gizi makanan yang dibawa siswa ke sekolah," katanya.
Di sisi lain, Nyanyu juga menyoroti lemahnya distribusi makanan, yang sering disiapkan jauh sebelum waktu makan siang sehingga kualitasnya menurun.
"Informasinya menu makan siang untuk MBG dimasak mulai malam," katanya.
Baca juga: Dapur MBG siap dibangun di Mataram
Dengan kondisi tersebut, dari hasil pantauan banyak siswa tidak menghabiskan makanan yang disediakan sehingga tujuan apa yang menjadi tujuan awal program MBG tidak tercapai.
"Kami temukan banyak sisa makanan menumpuk karena anak-anak ada yang tidak suka makan daging, ayam, atau ikan, bahkan ada juga yang kurang suka sayur," katanya.
Terhadap kondisi itu, tambahnya, DPRD Kota Mataram menilai perlu adanya fungsi kontrol yang lebih ketat dari berbagai pihak termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program MBG.
BGN dihadapkan dapat memastikan keamanan pangan dan kualitas gizi dari makanan yang didistribusikan ke sekolah.
"Program MBG yang dicanangkan pemerintah sudah baik, tapi kalau pelaksanaannya buruk maka bisa berdampak negatif juga pada anak-anak," katanya.
Baca juga: Program MBG berperan wujudkan Indonesia swasembada pangan 2027
Baca juga: Warga Mataram dapat edukasi tentang program Makan Bergizi Gratis