Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), segera mengumpulkan kepala dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan kualitas MBG memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan.
"Kepala dapur MBG kami jadwalkan dikumpulkan minggu depan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan pengumpulan kepala dapur MBG tersebut, selain untuk memastikan keamanan menu yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan, juga untuk membahas beberapa perubahan kebijakan pemerintah.
Salah satunya, kata dia, semua dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan semua dapur MBG yang belum membuat SLHS diminta segera mengurus ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram.
Baca juga: Sekolah di Mataram awasi ketat pelaksanaan MBG
Jika bulan Oktober ini mereka belum buat, lanjutnya, maka Badan Gizi Nasional (BGN) akan menutup operasional dapur tersebut. Selain itu pemkot ingin mendapatkan informasi lebih luas terkait petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Hal itu sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masalah MBG di lapangan. Intinya pertemuan ini untuk perkuat komunikasi dan koordinasi pemerintah dan kepala dapur MBG," katanya.
Ia mengatakan jika kualitas MBG yang diberikan tidak layak, maka bukan hanya akan merusak nama perusahaan penyedia MBG, melainkan juga akan membahayakan anak-anak yang mengonsumsi MBG tersebut.
"Kalau sampai menu MBG rusak, maka itu bisa mengganggu kesehatan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa," katanya.
Baca juga: Insentif guru penanggung jawab MBG disambut positif di Mataram
Lebih jauh Sekda mengatakan jumlah dapur MBG di Kota Mataram saat ini tercatat sekitar 27 unit yang tersebar pada enam kecamatan se-Kota Mataram.
Jumlah dapur MBG tersebut akan terus berkembang sesuai dengan kondisi dan target yang ditetapkan BGN. Untuk di Kota Mataram kebutuhan dapur MBG sekitar 31-32 unit.
Sementara untuk dapur dari Pemkot Mataram saat ini masih dalam tahap pembahasan dari empat usulan lokasi pembangunan dapur MBG hanya satu lokasi yang disetujui.
"Usulan dapur MBG yang disetujui hanya di Karang Genteng, Pagutan, dengan luas lahan 700 meter persegi," katanya.
Baca juga: Dapur MBG di Mataram dimintai penuhi standar SLHS
Lahan tersebut merupakan milik Pemkot Mataram yang dinilai sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan, namun yang menentukan kepastian lokasi pembangunan dapur MBG sepenuhnya dari pemerintah.
Ketika lahan yang diusulkan itu disetujui, kata dia, selanjutnya akan dikelola oleh pemerintah pusat melalui BGN dengan sistem pinjam pakai lahan.
"Kami hanya menyiapkan lahan untuk pembangunan dan penyiapan fasilitas lainnya menjadi ranah pemerintah bersama BGN," katanya.
Baca juga: Bakteri E. Coli sebabkan pelajar Lombok keracunan MBG