Mataram (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengoptimalkan petugas kebersihan selama musim hujan guna mengantisipasi adanya tumpukan sampah pada titik-titik tertentu.
"Selama musim hujan, petugas kami tetap siaga dan melaksanakan tugas seperti biasa. Meskipun hujan sampah tetap diangkut," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Rabu.
Selama musim hujan, katanya, DLH tidak memiliki petugas khusus. Sebanyak 320 petugas kebersihan di DLH dengan berbagai tugas, yakni petugas sapu, sopir roda tiga, maupun roda empat tetap melaksanakan tugas secara normal meskipun terjadi hujan.
Dengan demikian, berbagai potensi tumpukan sampah di tempat penampungan sementara (TPS) bisa dihindari termasuk potensi adanya TPS liar, karena sampah yang tidak terangkut.
Karena itu, volume sampah selama masuk musim hujan, katanya, sejauh ini belum mengalami peningkatan, yakni 220-230 ton per hari, sebab DLH bertugas menangani sampah di jalan dan TPS. Sedangkan sampah basah di saluran, sungai, dan pantai menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Selama musim hujan kami tidak ada menambah petugas lagi. Kami optimalkan petugas yang ada," katanya.
Baca juga: Layanan kesehatan 24 jam di Mataram diaktifkan selama musim hujan
Akan tetapi, ketika ada temuan TPS liar, kata Denny, tim dari DLH melakukan penanganan dengan sistem gotong royong dengan mengerahkan semua petugas kebersihan untuk melakukan pembersihan di TPS liar tersebut sampai tuntas.
Seperti yang dilakukan pada Selasa (4/11) di Lingkungan Bagek Kembar, Kecamatan Sekarbela, ditemukan ada TPS ilegal dan langsung dilakukan gotong royong untuk pembersihan.
"Alhamdulillah, kawasan itu kini sudah bersih. Kami berharap masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan dan di lahan kosong yang bukan untuk buang sampah," katanya.
Apalagi, lanjutnya, Kota Mataram secara resmi sudah dinyatakan bebas dari status darurat sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sesuai keputusan SK Menteri LHK Nomor 2567 Tahun 2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah.
"Secara detail, kami di daerah tidak tahu kriteria pasti apa yang digunakan kementerian, sehingga Mataram dinyatakan bebas darurat sampah," katanya.
Namun demikian, Kota Mataram kemungkinan dinilai dari berbagai inovasi dalam penanganan sampah, sebab kalau berbicara tentang sampah yang mampu ditangani setiap daerah pasti tidak ada yang 100 persen.
Baca juga: Dinsos Mataram siaga dapur umum antisipasi bencana
"Kota Mataram dari sekitar 220-230 ton per hari volume sampah, masih ada sekitar 15 persen yang belum tertangani," katanya.
Akan tetapi, berbagai upaya dan inovasi terus dilakukan agar sampah bisa ditangani dan diolah menjadi barang bernilai ekonomi, sehingga bisa memperpanjang usia tempat pembuangan akhir (TPA).
Seperti yang dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) modern Sandubaya, yang kini aktif melakukan pemilahan dan pengolahan sampah menjadi pupuk organik, pakan maggot, dan membuat batako dari sampah plastik.
"Mungkin itu juga yang menjadi poin kami, sehingga Mataram dinyatakan bebas darurat sampah oleh pemerintah," katanya.
Baca juga: Koordinasi antar daerah di Mataram ditingkatkan antisipasi banjir
Baca juga: Sekolah di Mataram diimbau waspada bencana selama musim hujan
Baca juga: BPBD siapkan logistik antisipasi bencana musim hujan di Mataram