Lombok Timur (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyetujui usulan Pemkab Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait perluasan jaringan irigasi dan penanganan abrasi Bendungan Pandanduri pada tahun anggaran 2026.
"Perluasan jaringan irigasi Bendungan Pandanduri ini sangat penting untuk meningkatkan manfaat irigasi pertanian di wilayah selatan guna mendukung program ketahanan pangan nasional," ungkap Bupati Lombok Timur Haerul Warisin di Lombok Timur, Jumat.
Keberadaan program perluasan jaringan irigasi ini menurut Bupati merupakan hasil lobi ke kementerian Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian PU.
Baca juga: Program Oplah 2025 hadirkan jaringan irigasi baru di Lombok Tengah
Kunjungan tersebut untuk pengajuan sejumlah usulan strategis, dengan prioritas utama pada perluasan jaringan irigasi Dam Pandanduri ke wilayah Lombok Timur bagian Selatan.
Bupati juga mengusulkan penanganan serius terhadap kondisi abrasi di wilayah pesisir Lombok Timur yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam permukiman serta infrastruktur.
"Pemda juga mengusulkan penanganan permanen untuk mengendalikan banjir Sungai Gumbang di Labuhan Lombok yang kerap meluap saat musim hujan," katanya.
Baca juga: Wabup berharap proyek irigasi ADB di Lombok Tengah diperluas
Ia mengatakan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan dapat segera terealisasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.
"Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan keberadaan irigasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
"Keberadaan irigasi itu sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.
Baca juga: Tiga jaringan irigasi di NTB direhabilitasi dukung kedaulatan pangan
Baca juga: Saluran irigasi peninggalan orde lama di NTB bakal direvitalisasi