Mataram (ANTARA) - Sepuluh ASN berkompetisi untuk posisi Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Tujuh dari internal Provinsi, satu dari Kabupaten Bima, dua dari luar daerah. Mereka telah melewati seleksi administrasi pada 21 Desember 2025 dan kini menjalani asesmen kompetensi. Pertanyaannya bukan siapa yang akan menang, namun yang jauh lebih mendasar ialah, apakah NTB sudah siap memilih berdasarkan kompetensi, atau terjatuh pada jebakan politik pragmatis?
Ini bukan soal administratif biasa. Ini juga momentum yang menentukan arah pembangunan di NTB lima tahun kedepan.
Sekda, Arsitek Tersembunyi
Pembangunan daerah
dalam imajinasi publik, Gubernur adalah wajah pemerintahan. Dialah yang memiliki visi, sopir utama, dan simbol utama kepemimpinan. Namun dibalik layar, ada sosok penting yang menentukan apakah visi Gubernur akan terwujud atau hanya menjadi slogan dan harapan semata, dialah Sekretaris Daerah.
Sekda adalah arsitek tersembunyi pembangunan. Ia yang menerjemahkan visi politik menjadi dokumen perencanaan terukur. Ia yang memastikan bahwa APBD bukan sekadar angka-angka, tetapi instrumen kebijakan yang tepat sasaran. Ia yang mengkoordinasikan puluhan organisasi perangkat daerah dengan kepentingan dan ego masing-masing menjadi satu orkestra yang harmonis.
Bayangkan sebuah pemerintahan sebagai mesin. Gubernur adalah sopirnya, DPRD adalah sistem navigasinya, tapi Sekda adalah mekanik kepala yang memastikan setiap komponen mesin bekerja optimal. Ketika mekaniknya lemah, tidak peduli seberapa bagus sopirnya, mesin akan mogok di tengah jalan.
NTB hari ini berada di persimpangan kritis. Provinsi ini memiliki potensi luar biasa, pariwisata kelas dunia, kekayaan sumber daya alam, posisi strategis dalam jalur perdagangan regional. Tapi potensi tanpa eksekusi yang tepat akan sia-sia. Dan eksekusi berkualitas tinggi memerlukan birokrasi yang handal dan solid, dipimpin oleh Sekda yang bukan hanya seorang administrator, namun juga memiliki orientasi dan visi yang jauh kedepan.
Kompetensi yang Teruji atau Loyalitas yang Nyaman?
Disinilah dilema sebenarnya muncul. Dalam setiap seleksi jabatan strategis, ada dua logika yang bertarung, logika meritokrasi versus logika pragmatis.
Logika meritokrasi mengatakan, pilihlah yang terbaik. Cari sosok dengan track record gemilang, kemampuan manajerial terbukti, integritas tidak diragukan, dan visi strategis yang jelas. Tidak peduli dari mana asalnya, tidak peduli siapa yang mendukungnya, yang terpenting adalah kompetensi objektif.
Logika pragmatis mengatakan, pilihlah yang aman. Cari sosok yang loyal, yang memiliki prinsip asal bapak senang, yang paham politik lokal dan sangat bisa diandalkan untuk menjaga kepentingan koalisi. Kompetensi penting, namun urusan diatas jauh lebih penting.
Dalam praktik, logika pragmatisme seringkali menang. Bukan karena para pengambil keputusan bodoh atau jahat, namun karena ada tekanan politik yang sangat nyata. Gubernur butuh orang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Pihak lain juga punya kepentingan untuk memastikan birokrasi "kooperatif". Partai politik pun memiliki ekspektasi dari dukungan yang mereka berikan saat Pilkada, meski tidak semua, banyak dari kalangan kepentingan ini menyerahkan semua pada proses yang benar. Akumulasi ini pada akhirnya menciptakan gravitasi yang menarik keputusan untuk menjauhi meritokrasi.
Pertimbangan Politik: Sah, Namun Bukan Hal Utama
Pertimbangan politis dalam pemilihan Sekda tentu saja sah. Gubernur adalah jabatan politis, sementara Sekda jabatan birokratis. Masalahnya adalah ketika pertimbangan politis menjadi faktor paling dominan, mengalahkan kompetensi objektif.
Idealnya, temukan sosok yang "aman" secara politik sekaligus unggul dalam meritokrasi. Namun jika harus memilih, meritokrasi harus menjadi prioritas utama. Sebab loyalitas tanpa kompetensi akan menghasilkan pemerintahan yang stabil namun stagnan.
Tapi inilah yang sering terlupakan, memilih hanya berdasarkan loyalitas politik adalah strategi jangka pendek dengan konsekuensi jangka panjang yang mahal. Yang menjadi titik tumpunya ialah "hanya pertimbangan politis". Sebab jika Sekda yang dipilih hanya karena "aman" secara politik namun biasa saja secara kompetensi besar kemungkinan menciptakan birokrasi yang stagnan. Koordinasi lambat, perencanaan pembangunan yang generik, implementasi program akan biasa saja dan inovasi akan mati karena mentalitas risk-averse.
Dampaknya bukan abstrak. Dampaknya sangat konkret seperti kasus-kasus yang sering terjadi, proyek infrastruktur terlambat, investor kabur karena perizinan berbelit, program pengentasan kemiskinan tidak menyentuh akar masalah, pelayanan publik tetap buruk. Dan siapa yang menanggung? Tentu saja rakyat NTB.
Kesempatan yang Tidak Boleh Tersia-siakan
NTB berada di momentum kritis. Pariwisata global mulai pulih pascapandemi, dan provinsi ini memiliki peluang besar untuk mengambil pangsa pasar yang lebih besar. Pemerintah pusat sedang gencar mendorong hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, momentum yang bisa dimanfaatkan NTB.
Tapi semua peluang ini memerlukan pemerintahan yang gesit, birokrasi yang efisien, dan kepemimpinan administratif yang visioner dan inovatif. Memerlukan Sekda yang tidak hanya bisa mengelola rutinitas, tetapi bisa membaca momentum dan mengambil keputusan cepat dan tepat.
NTB harus memiliki Sekda yang paham betul bagaimana membangun ekosistem investasi yang kondusif, bukan dengan memberikan kemudahan asal-asalan yang merugikan daerah, tetapi dengan menciptakan sistem yang transparan, prediktif, dan profesional. Investor tidak butuh "jalan pintas", yang mereka butuh kepastian dan kondusifitas bisnis.
NTB harus memiliki Sekda yang mampu mengkoordinasikan berbagai dinas untuk menciptakan strategi pembangunan terintegrasi, tidak hanya program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi sinergi yang menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
NTB harus memiliki Sekda yang serius menangani masalah struktural kemiskinan, bukan saja mengandalkan program bantuan yang menciptakan ketergantungan, tentu bantuan langsung ini perlu untuk penanganan awal sebagai pelampung, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem, namun mereka juga butuh kapal untuk mencapai tujuan. Dengan kebijakan yang memberdayakan ekonomi lokal, menghubungkan petani dengan pasar, menciptakan rantai pasok yang menguntungkan masyarakat maka akan menciptakan kapal untuk mereka belayar mencapai tujuan.
Semua ini bukan tidak mungkin. Hal ini akan sangat mungkin terjadi, jika orang yang tepat dapat menduduki kursi Sekda.
Harga dari Keputusan yang Salah
Sebaliknya, jika yang terpilih adalah sosok yang dipilih bukan karena kemampuan dan rekam jejaknya, namun hanya karena pertimbangan politik semata. Bukan berarti memasukan pertimbangan politik ini salah, hanya saja akan sejauh apa? Dan apa konsekuensinya?
Pertama, sinyal yang diberikan kepada birokrasi adalah, yang penting bukan apa yang kamu capai, tetapi siapa yang kamu kenal. Ini berpotensi membunuh motivasi ASN yang kompeten dan jujur, yang telah bekerja keras dengan harapan bahwa prestasi mereka akan dihargai. Ketika merit tidak dihargai, yang terbaik akan demoralisasi atau bahkan keluar, dan yang tersisa adalah mereka yang pandai mencari muka dan bermain politik.
Kedua, birokrasi akan kehilangan momentum. Perubahan memerlukan kepemimpinan yang kuat dan legitimasi yang jelas. Sekda yang dipilih karena kompetensi memiliki authority natural yang membuat OPD menghormatinya. Sekda yang dipilih hanya karena koneksi politik akan kesulitan membangun authority itu, dan koordinasi akan menjadi tarik-menarik kepentingan ketimbang kolaborasi produktif.
Ketiga, kepercayaan publik akan tergerus. Masyarakat NTB cukup lelah dengan janji reformasi birokrasi. Jika dalam momen seperti pemilihan Sekda meritokrasi juga diabaikan, apa yang bisa mereka harapkan dari komitmen pemerintah terhadap good governance?
Keempat, ada kemungkinan NTB akan kehilangan momen yang sangat berharga. Dalam lanskap pembangunan regional yang kompetitif, lima tahun adalah waktu yang tidak panjang, disaat daerah lain berinovasi dalam tata kelola dan strategi pembangunan. Jika NTB terjebak dalam birokrasi yang stagnan karena kepemimpinan Sekda yang biasa saja, provinsi ini akan kian tertinggal dan sulit untuk mengejar.
Pentingnya Stabilitas Politik, Namun Bukan Segalanya
Argumen untuk memilih Sekda yang "aman" sering didasarkan pada asumsi bahwa stabilitas politik adalah kunci pembangunan. Benar, stabilitas politik penting karena mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi. Namun, stabilitas adalah necessary but not sufficient, perlu namun tidaklah cukup.
Yang menentukan apakah stabilitas menghasilkan pertumbuhan adalah kualitas institusi di belakangnya. Tiongkok dan Singapura misalnya tumbuh pesat bukan hanya karena stabil, tetapi karena membangun institusi yang meritokratis dan akuntabel. Sebaliknya, Korea Utara dan Turkmenistan sangat stabil, namun stagnan karena institusinya tidak meritokratis.
Negara atau daerah yang hanya mengejar "stabilitas demi stabilitas" tanpa reformasi institusi akan terjebak dalam "stagnasi yang damai" (peaceful stagnation). NTB tidak boleh jatuh ke dalam jebakan ini. Memilih Sekda yang "aman" namun biasa-biasa saja akan menghasilkan stabilitas tanpa kemajuan.
Membangun Sistem, Bukan Hanya Memilih Orang
Pada akhirnya, yang terpenting bukan hanya soal siapa orangnya, tetapi bagaimana sistem yang dibangun. Jika sistemnya baik, transparan, akuntabel, berbasis merit, maka siapapun yang menjabat akan menghasilkan kinerja yang baik. Ini yang seharusnya menjadi prioritas Gubernur: membangun sistem pemerintahan yang kuat, bukan hanya mengandalkan kesetiaan personal.
Pemilihan Sekda adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen pada sistem yang baik. Ketika proses seleksi benar-benar meritokratis, transparan, dan objektif, maka hasilnya bukan hanya satu Sekda yang kompeten, tetapi juga preseden yang kuat bagi seluruh jabatan struktural lainnya. Sinyal ini akan mengalir ke seluruh birokrasi, bahwa di NTB, prestasi dihargai, kompetensi diutamakan, dan sistem lebih penting daripada koneksi.
Sebaliknya, jika pemilihan Sekda hanya didasarkan pada pertimbangan politik sempit, maka sistem yang terbangun adalah sistem patronase yang akan mereproduksi mediokrasi di semua level. Tidak peduli seberapa baik niat gubernur, sistem yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk.
Bukan Idealisme, Tapi Pragmatisme
Ada anggapan bahwa memperjuangkan meritokrasi adalah sikap idealis, naif, dan tidak realistis dalam konteks politik Indonesia. Ini salah besar.
Meritokrasi adalah pragmatisme tertinggi. Memilih orang terbaik adalah investasi rasional yang menghasilkan return maksimal. Pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang kompeten akan bekerja lebih efisien, menghasilkan kebijakan lebih berkualitas, dan memberikan layanan lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.
Sebaliknya, jika memilih hanya berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek dapat menjadi jalan pintas yang mahal. Gubernur mungkin akan merasa nyaman dengan Sekda "asal bapak senang", tapi apa gunanya jika eksekusi jabatan tidak sesuai harapan? Kepuasan politik jangka pendek akan dibayar mahal dengan kondisi daerah dalam jangka menengah dan panjang.
Ini bukan saja tentang moral, ini juga soal kalkulasi cost-benefit. Sekda yang kompeten adalah aset yang nilainya terus meningkat selama lima tahun. Sekda yang biasa-biasa saja adalah liabilitas yang bebannya terus membengkak.
Tanggungjawab Sejarah
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal akan diingat bukan dari pidatonya, tetapi dari keputusan-keputusan krusial yang ia ambil. Pemilihan Sekda adalah salah satunya. Ini adalah momen dimana ia bisa menunjukkan bahwa komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan pembangunan berkualitas bukan hanya retorika.
DPRD NTB juga memiliki tanggungjawab yang sama. Dalam sistem check and balance, peran mereka bukan hanya mengesahkan, tetapi turut memastikan bahwa proses seleksi benar-benar meritokratis. Jika mereka membiarkan ketika pertimbangan politik mengalahkan kompetensi, maka secara tidak langsung mereka ikut bertanggungjawab atas konsekuensinya.
Masyarakat NTB layak mendapatkan pemimpin birokrasi yang terbaik. Bukan saja yang paling "aman" dan "loyal", atau paling "sesuai" dengan konfigurasi politik, namun juga yang terbaik dalam kompetensi, integritas, dan visi.
Proses seleksi yang sedang berlangsung adalah ujian. Bukan saja ujian bagi sepuluh kandidat yang berkompetisi, tetapi juga ujian bagi sistem pemerintahan NTB. Apakah sistem ini akan komitmen pada meritokrasi atau sebaliknya?
*) Penulis adalah aktivis sosial di NTB