Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2025–2029.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram HM Ramadhani di Mataram, Rabu, mengakui capaian tersebut tidak mudah, namun pemerintah daerah tetap optimistis target tersebut dapat diwujudkan.
"Dalam RPJMD kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2029. Itu memang berat, tapi harus tetap kami kejar," katanya.
Menurutnya, angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram saat ini masih berada di level 1,09 persen atau setara 5.938 jiwa.
Sementara tingkat kemiskinan secara keseluruhan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 7,15 persen, turun 0,85 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kelompok kemiskinan ekstrem itu, katanya, sebagian besar didominasi lansia dan menjadi lapisan paling keras dari kemiskinan.
"Karena itulah, penanganan kemiskinan ekstrem lebih berat," katanya.
Baca juga: Penanganan kemiskinan ekstrem di Mataram melalui pelatihan kerja
Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir berhasil menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Namun tanpa intervensi pemerintah, kata dia, angka kemiskinan berpotensi kembali meningkat.
Ia mengatakan untuk masyarakat yang berada pada angka kemiskinan, jika terus dibantu, angkanya bisa turun. Tapi jika tidak, mereka bisa jatuh lagi ke kondisi miskin.
"Sementara kemiskinan ekstrem yang paling sulit, sebab dibantu atau tidak kondisinya tetap berat," katanya.
Terkait dengan itu Pemkot Mataram memiliki waktu efektif sekitar tiga tahun untuk mencapai target nol kemiskinan ekstrem melalui berbagai strategi intervensi terus dipetakan agar tepat sasaran. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Baca juga: Pemkot Mataram NTB memetakan penanganan kemiskinan ekstrem
Misalnya, kata dia, melalui penambahan pendapatan lewat bantuan langsung tunai. Selain itupemkot juga berupaya menekan pengeluaran warga dengan menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki rumah tidak layak huni.
Secara garis besar, lanjut dia, strateginya mencakup peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran, dan perbaikan hunian melalui program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga kemudahan akses perizinan dan perbankan.
Ramdhani mengatakan target penurunan kemiskinan ekstrem sekitar 0,5 persen per tahun bukan perkara mudah dan biasanya kalau angka kemiskinan sudah di bawah 10 persen, penurunannya relatif lebih sulit.
"Apalagi latar belakang masyarakat miskin beragam, ada yang sudah merasa cukup nyaman, dan banyak faktor lainnya," kata Ramdhani.
Baca juga: Diskaner Mataram menyiapkan Rp1 miliar untuk bantuan peralatan kerja
Baca juga: Mataram alokasikan Rp10,4 miliar tangani kemiskinan ekstrem